Politik
Husein Fadlulloh Dorong Kolaborasi Parlemen dan Kadin Demi Perkuat Investasi
Published
3 minggu agoon
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penguatan sinergi antara parlemen dan dunia usaha untuk mempercepat realisasi kerja sama hasil diplomasi internasional. Untuk itu, BKSAP mengajak berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, berperan aktif mendampingi parlemen dalam menerima delegasi asing maupun membangun kerja sama bilateral.
Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, menegaskan bahwa diplomasi parlemen akan lebih efektif apabila didukung oleh pelaku usaha yang mampu langsung menindaklanjuti peluang investasi, perdagangan, maupun kerja sama bisnis yang muncul dari setiap pertemuan internasional.
“Kami selalu terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai organisasi. Hampir setiap hari BKSAP menerima kunjungan parlemen dan organisasi dari berbagai negara untuk bertukar pandangan. Karena itu, kami ingin dunia usaha juga hadir agar peluang kerja sama yang tercipta bisa langsung dieksekusi,” ujarnya saat memimpin Kunjungan Kerja BKSAP ke Semarang, Jawa Tengah, Rabu (1/7/2026).
Selain memperkuat jejaring internasional, BKSAP juga menaruh perhatian terhadap berbagai persoalan yang dihadapi daerah. Dalam kunjungan tersebut, perwakilan Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) menyampaikan sejumlah tantangan, mulai dari pengembangan pelabuhan hingga penguatan sektor ekonomi kreatif. Seluruh aspirasi tersebut akan diteruskan kepada komisi teknis di DPR RI, termasuk Komisi VI, agar dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor.
Legislator Gerindra itu menegaskan bahwa meskipun tugas utama BKSAP adalah menjalankan diplomasi internasional, lembaganya juga memiliki fungsi representasi untuk membawa berbagai persoalan daerah ke komisi terkait agar memperoleh solusi yang konkret.
Menurutnya, tantangan saat ini tidak lagi sebatas memiliki potensi daerah, tetapi bagaimana memastikan potensi tersebut mampu memenuhi standar dan kebutuhan pasar global. Oleh karena itu, BKSAP berkomitmen membuka lebih banyak akses bagi komunitas internasional untuk mengenal sekaligus menjalin kerja sama dengan berbagai daerah di Indonesia.
Melalui kolaborasi yang erat antara BKSAP, pemerintah daerah, dan Kadin Indonesia, setiap forum internasional yang diikuti Indonesia, baik di tingkat ASEAN, Inter-Parliamentary Union (IPU), maupun P20, diharapkan mampu menghasilkan manfaat nyata berupa peningkatan investasi, perluasan pasar, dan pertumbuhan ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah.
Obon Tabroni Minta Data BPJS Kesehatan Dicocokkan dengan Kondisi Riil di Daerah
Obon Tabroni Desak BGN Percepat Pembangunan Dapur MBG di Luar Jawa
Putih Sari Apresiasi Program PEKA BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Kemandirian Peserta
Rokhmat Ardiyan Dorong Penguatan Cadangan BBM demi Wujudkan Swasembada Energi
Martin Tumbelaka Dorong Penguatan Pengawasan Internal Penegak Hukum
Titiek Soeharto: Tambang Emas Harus Hadirkan Kesejahteraan bagi Masyarakat Banyuwangi
Danang Wicaksana Tegaskan DPR Akan Awasi Layanan Penyeberangan 3T di NTT
Komisi IV DPR Akan Panggil PT BSI, Titiek Soeharto: Tambang Harus Sejahterakan Masyarakat
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Prabowo Subianto Disebut Pernah Tolak Dua Kapal Perang Iran di The Multilateral Naval Exercise Komodo 2025
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Perolehan Medali Sea Games 2025, Indonesia Sementara Kumpulkan 62 Emas
Turn Back Hoax: [SALAH] Ditemukan Gunung Emas Baru di Papua
Salat Jumat di Masjid Abdullah Noor Pecenongan, Wapres Sapa Warga dan Salurkan Bantuan Sembako
Ketua ICMI Orda Kota Bekasi Inayatullah Hadiri Kajian Tafsir Tematik

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

