Politik
Husein Fadlulloh Dorong Kolaborasi Parlemen dan Kadin Demi Perkuat Investasi
Published
2 bulan agoon
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penguatan sinergi antara parlemen dan dunia usaha untuk mempercepat realisasi kerja sama hasil diplomasi internasional. Untuk itu, BKSAP mengajak berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, berperan aktif mendampingi parlemen dalam menerima delegasi asing maupun membangun kerja sama bilateral.
Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, menegaskan bahwa diplomasi parlemen akan lebih efektif apabila didukung oleh pelaku usaha yang mampu langsung menindaklanjuti peluang investasi, perdagangan, maupun kerja sama bisnis yang muncul dari setiap pertemuan internasional.
“Kami selalu terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai organisasi. Hampir setiap hari BKSAP menerima kunjungan parlemen dan organisasi dari berbagai negara untuk bertukar pandangan. Karena itu, kami ingin dunia usaha juga hadir agar peluang kerja sama yang tercipta bisa langsung dieksekusi,” ujarnya saat memimpin Kunjungan Kerja BKSAP ke Semarang, Jawa Tengah, Rabu (1/7/2026).
Selain memperkuat jejaring internasional, BKSAP juga menaruh perhatian terhadap berbagai persoalan yang dihadapi daerah. Dalam kunjungan tersebut, perwakilan Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) menyampaikan sejumlah tantangan, mulai dari pengembangan pelabuhan hingga penguatan sektor ekonomi kreatif. Seluruh aspirasi tersebut akan diteruskan kepada komisi teknis di DPR RI, termasuk Komisi VI, agar dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor.
Legislator Gerindra itu menegaskan bahwa meskipun tugas utama BKSAP adalah menjalankan diplomasi internasional, lembaganya juga memiliki fungsi representasi untuk membawa berbagai persoalan daerah ke komisi terkait agar memperoleh solusi yang konkret.
Menurutnya, tantangan saat ini tidak lagi sebatas memiliki potensi daerah, tetapi bagaimana memastikan potensi tersebut mampu memenuhi standar dan kebutuhan pasar global. Oleh karena itu, BKSAP berkomitmen membuka lebih banyak akses bagi komunitas internasional untuk mengenal sekaligus menjalin kerja sama dengan berbagai daerah di Indonesia.
Melalui kolaborasi yang erat antara BKSAP, pemerintah daerah, dan Kadin Indonesia, setiap forum internasional yang diikuti Indonesia, baik di tingkat ASEAN, Inter-Parliamentary Union (IPU), maupun P20, diharapkan mampu menghasilkan manfaat nyata berupa peningkatan investasi, perluasan pasar, dan pertumbuhan ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah.
Menhan Sjafrie Hadiri Rapat Paripurna DPR RI, Penjualan Eks KRI Ki Hajar Dewantara Disetujui
Hari Keempat Pembinaan KKRI, Kadet Perkuat Nilai Sejarah, Ideologi, dan Kecakapan Digital
Kemhan dan TNI Perkuat Respons Bencana, dari Erupsi, Gempa NTT Hingga Karhutla
Sumur Mulai Mengering, Rocky Candra Bergerak Kirim Bantuan Air Bersih untuk Warga Tangkit
23 Rumah Terbakar, Gerindra Makassar Bergerak Bantu Warga Asrama Kodam Mattoanging
Peduli Korban Kebakaran, DPC Gerindra Badung Turun Langsung Salurkan Bantuan
Baleg Kebut RUU Reforma Agraria, Bob Hasan Targetkan Rampung Sebelum Hari Tani
Sri Meliyana Ingatkan Peserta JKN Aktif Cek Status Kepesertaan
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Prabowo Subianto Disebut Pernah Tolak Dua Kapal Perang Iran di The Multilateral Naval Exercise Komodo 2025
Sugiat Santoso Dorong Anggaran Kementerian Hukum Lebih Berpihak kepada Rakyat
Abdul Wachid: Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
La Tinro Usul Wilayah Adat yang Telah Ditetapkan Ditutup untuk Penerbitan HGU Baru

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

