Politik
Danang Wicaksana Dorong Sinergi Pusat-Daerah Percepat Infrastruktur Jawa Barat
Published
3 minggu agoon
Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, menegaskan Komisi V DPR RI siap mendukung berbagai program prioritas pembangunan infrastruktur di Provinsi Jawa Barat. Dukungan tersebut mencakup peningkatan kualitas jalan, pengendalian banjir, hingga penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan Danang usai mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI di Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (3/7/2026), yang diawali dengan peninjauan ke Terminal Leuwipanjang.
Menurut Danang, Komisi V DPR RI mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang turut mengambil peran dalam penanganan sejumlah ruas jalan nasional sebagai upaya mempercepat peningkatan kualitas infrastruktur.
“Kami menyampaikan apresiasi karena beberapa ruas jalan nasional sudah dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ini menunjukkan adanya komitmen untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan yang menjadi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Selain pembangunan jalan, Komisi V DPR RI juga memberikan perhatian terhadap upaya pengendalian banjir di Jawa Barat. Danang menilai kawasan hulu sungai di Jawa Barat memiliki peran strategis dalam mengurangi risiko banjir, khususnya di wilayah Jabodetabek.
Karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga kawasan resapan air, memperkuat konservasi lingkungan, serta melanjutkan normalisasi sungai dengan dukungan pemerintah pusat.
“Kami mendukung berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk normalisasi sungai dan menjaga kawasan resapan air di wilayah hulu agar dapat mengurangi risiko banjir di wilayah hilir,” katanya.
Lebih lanjut, Danang memastikan Komisi V DPR RI akan membawa berbagai usulan prioritas pembangunan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada kementerian mitra, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum, agar dapat menjadi bagian dari program pembangunan nasional.
Menurutnya, di tengah keterbatasan fiskal pemerintah, pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat harus tetap menjadi prioritas.
“Kami akan menyampaikan berbagai kebutuhan prioritas Jawa Barat kepada kementerian terkait agar dapat direalisasikan sesuai kemampuan anggaran yang tersedia,” tegasnya.
Pejuang Politik Gerindra itu berharap kolaborasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus diperkuat sehingga percepatan pembangunan infrastruktur dapat terwujud dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik dalam meningkatkan konektivitas maupun mengurangi risiko bencana.
Obon Tabroni Minta Data BPJS Kesehatan Dicocokkan dengan Kondisi Riil di Daerah
Obon Tabroni Desak BGN Percepat Pembangunan Dapur MBG di Luar Jawa
Putih Sari Apresiasi Program PEKA BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Kemandirian Peserta
Rokhmat Ardiyan Dorong Penguatan Cadangan BBM demi Wujudkan Swasembada Energi
Martin Tumbelaka Dorong Penguatan Pengawasan Internal Penegak Hukum
Titiek Soeharto: Tambang Emas Harus Hadirkan Kesejahteraan bagi Masyarakat Banyuwangi
Danang Wicaksana Tegaskan DPR Akan Awasi Layanan Penyeberangan 3T di NTT
Komisi IV DPR Akan Panggil PT BSI, Titiek Soeharto: Tambang Harus Sejahterakan Masyarakat
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Prabowo Subianto Disebut Pernah Tolak Dua Kapal Perang Iran di The Multilateral Naval Exercise Komodo 2025
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Perolehan Medali Sea Games 2025, Indonesia Sementara Kumpulkan 62 Emas
Turn Back Hoax: [SALAH] Ditemukan Gunung Emas Baru di Papua
Salat Jumat di Masjid Abdullah Noor Pecenongan, Wapres Sapa Warga dan Salurkan Bantuan Sembako
Ketua ICMI Orda Kota Bekasi Inayatullah Hadiri Kajian Tafsir Tematik

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

