Politik
M. Husni Dorong Embarkasi Berbasis Hotel Jadi Model Baru Penyelenggaraan Haji
Published
2 bulan agoon
Keberhasilan penerapan embarkasi berbasis hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta dinilai dapat menjadi model penyelenggaraan ibadah haji bagi daerah lain yang akan membuka embarkasi baru. Selain meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah, konsep tersebut juga dinilai lebih efisien karena tidak memerlukan pembangunan asrama haji baru yang membutuhkan anggaran besar.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI, M. Husni, usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026.
Menurut Husni, pelaksanaan embarkasi berbasis hotel di Yogyakarta telah berjalan dengan baik dan layak dijadikan referensi bagi daerah yang berencana membuka embarkasi haji di masa mendatang.
“Kita mengapresiasi kerja Kementerian Haji di Yogyakarta yang melakukan embarkasi berbasis hotel. Secara umum kita lihat berhasil dan ini bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain yang akan membuka embarkasi baru,” ujar Husni di Yogyakarta, Rabu (8/7/2026).
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menilai konsep tersebut merupakan solusi yang lebih efektif dibandingkan membangun asrama haji baru. Dengan memanfaatkan hotel yang tersedia di sekitar bandara, pemerintah dapat menghemat anggaran tanpa mengurangi kenyamanan pelayanan bagi calon jemaah.
“Untuk daerah yang akan membuka embarkasi baru, saya pikir cukup dengan melakukan embarkasi berbasis hotel. Ini jauh lebih murah dan tidak perlu membangun embarkasi atau asrama haji baru,” katanya.
Husni menjelaskan, kebutuhan embarkasi baru diperkirakan akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah jemaah haji Indonesia pada masa mendatang. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyiapkan model pelayanan yang efisien, adaptif, dan mudah diterapkan di berbagai daerah.
Ia juga mengingatkan pentingnya perencanaan pembangunan infrastruktur secara cermat agar tidak menghasilkan aset yang kurang termanfaatkan. Menurutnya, masih terdapat sejumlah asrama haji di beberapa daerah yang pemanfaatannya belum optimal.
“Kita bisa melihat ada asrama haji yang pemanfaatannya belum optimal. Ini menjadi catatan bahwa kalau ada solusi yang lebih murah dan efisien, kenapa tidak kita manfaatkan,” ungkapnya.
Husni berharap konsep embarkasi berbasis hotel dapat dipertimbangkan sebagai salah satu model penyelenggaraan embarkasi haji baru di Indonesia. Selain mendukung efisiensi anggaran negara, konsep tersebut juga dinilai mampu mempercepat kesiapan operasional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah haji di masa mendatang.
Menhan Sjafrie Hadiri Rapat Paripurna DPR RI, Penjualan Eks KRI Ki Hajar Dewantara Disetujui
Hari Keempat Pembinaan KKRI, Kadet Perkuat Nilai Sejarah, Ideologi, dan Kecakapan Digital
Kemhan dan TNI Perkuat Respons Bencana, dari Erupsi, Gempa NTT Hingga Karhutla
Sumur Mulai Mengering, Rocky Candra Bergerak Kirim Bantuan Air Bersih untuk Warga Tangkit
23 Rumah Terbakar, Gerindra Makassar Bergerak Bantu Warga Asrama Kodam Mattoanging
Peduli Korban Kebakaran, DPC Gerindra Badung Turun Langsung Salurkan Bantuan
Baleg Kebut RUU Reforma Agraria, Bob Hasan Targetkan Rampung Sebelum Hari Tani
Sri Meliyana Ingatkan Peserta JKN Aktif Cek Status Kepesertaan
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Prabowo Subianto Disebut Pernah Tolak Dua Kapal Perang Iran di The Multilateral Naval Exercise Komodo 2025
Sugiat Santoso Dorong Anggaran Kementerian Hukum Lebih Berpihak kepada Rakyat
Abdul Wachid: Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
La Tinro Usul Wilayah Adat yang Telah Ditetapkan Ditutup untuk Penerbitan HGU Baru

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

