Connect with us

Politik

Bencana Tak Hentikan Siklus Bulanan, Wardatul Minta Kebutuhan Perempuan Diperhatikan

Published

on

Kondisi bencana membuat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi salah satu prioritas di lokasi pengungsian. Selain makanan, pakaian, obat-obatan, dan tempat berlindung, kebutuhan khusus perempuan terkait menstruasi dan kebersihan juga perlu mendapat perhatian.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Wardatul Asriah, menilai kebutuhan perempuan masih kerap luput dalam penyaluran bantuan bagi korban bencana. Padahal, kebutuhan tersebut tetap ada meski perempuan berada dalam situasi darurat dan serba terbatas.

“Kita lihat kan kalau ada bantuan bencana itu sembako, lalu untuk bayi, obat-obatan. Padahal menurut saya ada kebutuhan perempuan yang tidak bisa dibilang tidak penting, yaitu kebutuhan saat perempuan menstruasi,” ujar Wardatul usai kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Malang, Jawa Timur, Kamis (3/9/2026).

Srikandi Fraksi Partai Gerindra itu meminta kebutuhan khusus perempuan dimasukkan dalam daftar bantuan dasar bagi korban bencana. Menurutnya, barang seperti pembalut dan pakaian dalam masih sering terlewat dalam pemenuhan kebutuhan pengungsi.

“Nah ini juga perlu diperhatikan untuk bisa dibantu kebutuhan untuk itu seperti pembalut, karena selama ini yang saya tahu sedikit terlewat,” tuturnya.

Advertisement

Selain kebutuhan menstruasi, Wardatul menekankan pentingnya menjaga higienitas perempuan selama berada di pengungsian. Kebersihan diri dan lingkungan perlu diperhatikan untuk mengurangi resiko munculnya penyakit di tengah kondisi tempat pengungsian yang terbatas.

Ia juga menyoroti pentingnya ketersediaan toilet dan kamar mandi yang aman serta nyaman. Menurutnya, fasilitas sanitasi tidak harus selalu dipisahkan secara khusus untuk perempuan, tetapi tetap perlu memberikan ruang privasi yang memadai.

“Toilet dan kamar mandi juga diperhatikan. Memang tidak perlu ada kamar mandi khusus perempuan, tapi diharap tetap memberikan sedikit ruang nyaman,” katanya.

Wardatul menegaskan, pemenuhan kebutuhan perempuan di pengungsian bukanlah bentuk pemberian fasilitas berlebihan. Di tengah situasi bencana yang jauh dari kondisi ideal, ketersediaan pembalut, pakaian dalam, kebersihan, dan sanitasi yang layak merupakan bagian penting dari perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...