Andi Amar Ma’ruf Tekankan Akuntabilitas Pajak Karbon dalam Uji Calon Hakim Agung

Komisi III DPR RI kembali menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM Mahkamah Agung (MA) tahun 2025. Salah satu kandidat yang diuji adalah Diana Malemita Ginting, yang mendapat pertanyaan seputar isu pajak karbon dan investasi lingkungan.

Anggota Komisi III DPR RI, Andi Amar Ma’ruf Sulaiman, menilai isu energi terbarukan dan kebijakan karbon merupakan tantangan besar dalam penegakan hukum di Indonesia.

“Pemaparannya luar biasa, ini pengetahuan yang sekarang sedang naik dengan energi terbarukan. Kalau kita mendengar dari seluruh pertanyaan, kebanyakan merujuk ke eksekutif tentang bagaimana eksekusinya, termasuk soal karbon,” ujar Andi di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Ia menyoroti praktik perusahaan yang terkena pajak karbon namun belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya. Karena itu, ia menanyakan pandangan Diana terkait penegakan aturan pajak karbon jika kelak menjabat sebagai hakim agung.

“Apakah masuk akal jika perusahaan yang melanggar tidak membayar pajak karbon emisinya, lalu dihukum dengan investasi ulang ke carbon storage, misalnya mangrove atau tanaman energi terbarukan? Apakah hal seperti itu bisa diimplementasikan dalam peraturan pelaksanaan pajak karbon?” tanya Andi.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pajak karbon harus memberi dampak nyata bagi lingkungan.

“Jangan sampai investasi pajak yang dibayarkan malah tidak kembali ke lingkungan. Kita maunya pajak carbon emission itu harus kembali ke lingkungan, harus kembali ke iklim. Nah, salah satu solusinya tadi adalah mangrove atau blue carbon sebagai penyimpan karbon. Apakah ini bisa diimplementasikan?” jelasnya.