Connect with us

Politik

Bambang Haryo: RRI Harus Jadi Corong Pemerintah dan Benteng Informasi di Perbatasan

Published

on

rnKomisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Manado. Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menegaskan pentingnya peran RRI sebagai corong pemerintah dalam menyampaikan program-program strategis kepada masyarakat.rnMenurutnya, lembaga penyiaran publik memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan informasi yang akurat dan edukatif terkait capaian serta kebijakan pemerintah.rn“Anggaran yang dialokasikan untuk RRI berasal dari negara, sehingga lembaga ini harus benar-benar mengoptimalkan fungsinya untuk kepentingan publik. Program-program pemerintah seperti ketahanan pangan, pembangunan 3 juta rumah tanpa BPHTP, insentif bagi UMKM, hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan hingga Rp100 juta harus disosialisasikan secara masif melalui RRI maupun lembaga penyiaran publik lainnya,” ujar Bambang Haryo di Kantor LPP RRI Manado, Sulawesi Utara, Sabtu (4/9/2025).rnBambang Haryo juga menyoroti pentingnya memperkuat infrastruktur penyiaran di wilayah perbatasan, salah satunya di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud. Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang telah membangun sarana transportasi seperti bandara dengan penerbangan rutin dan kapal perintis, namun menilai infrastruktur penyiaran masih perlu ditingkatkan.rn“Direktur Utama RRI menyampaikan usulan pembangunan pemancar berkekuatan besar untuk memperluas jangkauan siaran. Ini sangat penting, karena RRI di wilayah perbatasan bukan hanya berfungsi sebagai media informasi dan hiburan, tetapi juga menjadi garda depan dalam menjaga kedaulatan informasi. Dengan begitu, masyarakat di perbatasan tetap terhubung dengan program pemerintah pusat maupun daerah,” jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.rnIa menambahkan, keberadaan RRI di wilayah perbatasan juga berperan strategis dalam memperkuat posisi Indonesia menghadapi potensi gangguan informasi dari luar negeri. Akses informasi yang merata, menurutnya, akan menumbuhkan rasa nasionalisme dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.rn“Radio adalah infrastruktur strategis. Selain menjadi penyambung lidah pemerintah, RRI juga menjadi benteng masyarakat dalam menangkal disinformasi dari luar. Karena itu, penguatan infrastruktur penyiaran di daerah perbatasan mutlak diperlukan,” pungkasnya.rn
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...