Bubarkan FPI Lalu Kaitkan dengan Teroris, Dosen UNJ: Itu SKB-nya Salah Fatal

Kabarpolitik.com, JAKARTA— Dosen Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun menyebut putusan Pemerintah Jokowi membubarkan FPI melalui SKB 6 pejabat tinggi negara dinilai salah fatal.

Pemerintah dianggap salah fokus sampai membuat SKB 6 pejabat negara, yaitu Mendagri, Menkominfo, Menkumham, Kepolisian, Kejaksaan, dan BNPT yang berada di bawah komando Menko Polhukam Mahfud MD.

“Itu SKB-nya salah fatal. Menyatakan FPI secara de jure bubar sejak 20 Juni 2019. Padahal ada putusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang menyatakan bahwa negara tidak dapat memaksakan suatu organisasi untuk mendaftarkan diri dan memiliki SKT,” ujar Ubedilah Badrun, kepada Kantor Berita Politik RMOL (Group Pojoksatu), Jumat (1/1).

Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini menyebut, putusan MK yang dimaksud adalah putusan MK nomor 82/PUU-XI/2013 angka 3.19.4. Sehingga penerbitan SKB tersebut bertentangan dengan putusan MK.

Tak hanya itu, Ubedilah pun menyebut kesalahan lain yang ada dalam SKB tersebut.

“Setelah saya baca isi SKB enam pejabat itu juga ada kesalahan fatal lainya. Misalnya soal 35 orang FPI terlibat tindak pidana terorisme yang disebutkan dalam pertimbangan SKB poin e. Datanya darimana?” kata Ubedilah.

Lanjut Ubedilah, kemungkinan besar datanya berasal dari hasil riset Pusat Riset Ilmu Kepolisian dan Kajian Terorisme yang dipimpin oleh Benny Mamoto yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Kompolnas.rn(Fajar)rn