Budisatrio: APBN 2026 Harus Jadi Katalis Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

rnRapat Paripurna ke-5 DPR RI pada Selasa (23/9/2026) resmi mengesahkan UU APBN 2026, yang menjadi APBN pertama di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan postur belanja negara Rp3.842,7 triliun, pendapatan Rp3.153,6 triliun, serta defisit 2,68% PDB, APBN ini menandai arah baru kebijakan fiskal Indonesia.rnKetua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menegaskan dukungan penuh terhadap postur APBN 2026 yang dirancang ekspansif namun tetap disiplin fiskal. Menurutnya, APBN kali ini diarahkan sebagai katalisator pertumbuhan sektor swasta sekaligus menyasar langsung perekonomian rakyat.rn“APBN 2026 harus dikelola agar setiap rupiah dibelanjakan tepat sasaran, akuntabel, transparan, dan efisien. Program strategis nasional hanya akan memberi dampak nyata jika anggaran dikelola dengan baik,” tegas Budisatrio.rnIa menjelaskan, APBN 2026 fokus mendukung delapan agenda prioritas nasional, antara lain ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan desa dan koperasi. Selain mendorong kualitas SDM dan kesehatan masyarakat, APBN juga berfungsi sebagai jaring pengaman sosial untuk menjaga daya beli kelompok rentan.rnTerkait alokasi Transfer ke Daerah (TKD) yang menurun dibanding outlook 2025, Budisatrio menegaskan total belanja pemerintah pusat yang dinikmati daerah justru meningkat, mencapai Rp1.376,9 triliun. Anggaran ini dialokasikan untuk program langsung ke masyarakat, seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, PIP, KIP Kuliah, bantuan JKN, hingga subsidi KUR, pupuk, dan energi.rn“Penurunan TKD tidak bisa dibaca parsial. Justru pembangunan tetap berangkat dari daerah dengan belanja pusat yang manfaatnya langsung dirasakan rakyat,” ujarnya.rnBudisatrio memastikan DPR, khususnya Fraksi Gerindra, akan memperketat fungsi pengawasan agar implementasi program strategis berjalan optimal.rn“Saya instruksikan seluruh anggota Fraksi Gerindra di tiap Komisi untuk turun langsung mengawal pelaksanaan program. Tujuannya agar anggaran tidak sekadar terserap, tapi juga membuka lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mempercepat pemerataan pembangunan,” pungkasnya.rn