Connect with us

Politik

Ekspor Kratom Kalbar Dibuka, Titiek Soeharto Minta Pemerintah Segera Tetapkan Kepastian Hukum

Published

on

rnKetua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, menegaskan pentingnya kepastian hukum dan pengembangan kratom (Mitragyna speciosa) sebagai komoditas unggulan asal Kalimantan Barat.rn“Kratom tumbuh subur di Kalimantan Barat dan menjadi sumber penghidupan utama bagi sedikitnya 18 ribu orang, khususnya di Kapuas Hulu. Sejumlah akademisi juga menilai kratom berpotensi besar sebagai produk bernilai tambah dengan manfaat medis,” ujar Titiek usai menghadiri acara Akselerasi Ekspor Kratom dan Arwana di Pelabuhan Dwikora Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (30/9/2025).rnMenurutnya, permintaan dunia terhadap kratom terus meningkat, terutama dari Amerika Serikat, India, Thailand, Uni Emirat Arab, Tiongkok, hingga sejumlah negara Eropa. Kondisi ini menjadikan kratom salah satu kekuatan ekonomi baru bagi masyarakat Kalimantan Barat.rnKomisi IV mendorong pemerintah segera melakukan validasi data terkait jumlah petani, luas lahan, hingga nilai ekonomi kratom. Data yang akurat dibutuhkan untuk menyusun kebijakan tepat, termasuk tata niaga, mekanisme harga, dan arah pengembangan industri hilir.rnSelain itu, Titiek menegaskan perlunya kejelasan status hukum kratom.rn“Wacana memasukkan kratom ke dalam golongan Narkotika I menimbulkan keresahan petani. Keputusan status hukum harus berbasis riset ilmiah dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, sosial-ekonomi, serta aturan internasional,” tegasnya.rnDalam kunjungan tersebut, Komisi IV DPR RI juga menghadiri rapat dengan Badan Karantina Indonesia serta menyaksikan pelepasan ekspor kratom ke India langsung dari Kalimantan Barat.rn“Kami menyambut baik langkah Badan Karantina Indonesia yang kini bisa melakukan sertifikasi ekspor langsung dari Kalbar. Semua tercatat jelas sebagai produk daerah ini,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.rnIa berharap aturan mengenai kratom segera dipertegas sehingga ekspor dapat berjalan rutin dan memberi manfaat lebih besar bagi petani.rn“Kratom jelas membantu ribuan petani. Karena sudah lolos karantina, artinya legal untuk diekspor. Ke depan, kita harapkan volumenya bisa terus ditingkatkan,” tutup Titiek.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...