Fraksi PKB DPR RI Nilai Target Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Realistis, Namun Terdapat Sejumlah Catatan

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR RI menilai target Pertumbuhan Ekonomi tahun 2024 sebesar 5,3-5,7 persen  yang ditetapkan Pemerintah cukup realistis. Meski demikian ada sejumlah catatan yang diberikan untuk pemerintah dalam bidang ekonomi.  Apalagi melihat dinamika perekonomian global yang masih terus bergejolak dalam beberapa tahun terakhir dan belum meredanya ketegangan geopolitik berimbas pada melambatnya pertumbuhan ekonomi global.

“FPKB berpendapat bahwa target Pertumbuhan Ekonomi tahun 2024 sebesar 5,3-5,7 persen cukup realistis. Jika melihat geliat pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2021, 2022, dan awal 2023 menunjukkan tren positif dengan perbaikan di berbagai sektor, tentu menjadi pondasi yang baik pula dalam menata perekonomian di tahun 2024. Pemerintah harus terus menggenjot pertumbuhan ekonomi untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Anggota Fraksi PKB DPR RI, Abdul Wahid, saat membacakan pandangan Fraksi PKB dalam sidang paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/5/2023).

Meski demikian, lanjut Wahid, FPKB mencatat bahwa peningkatan belanja infrastruktur belum meningkatkan Indeks Daya Saing dan kontribusi Industri dalam PDB (Produk Domestik Bruto). Maka dari itu, untuk meningkatkan investasi yang cenderung tertahan di tahun 2023 ini, FPKB mendorong agar pemerintah membuat skema yang menarik terhadap berbagai proyek Strategis Nasional (PSN) yang sedang dijalankan, agar dapat menarik investor dan memberikan nilai tambah yang lebih bagi perekonomian, serta tidak menambah beban fiskal kedepannya.

Tidak hanya itu, dari sisi produksi, pemerintah harus terus mengoptimalkan kinerja di sektor pertanian, perdagangan dan Manufaktur guna menyerap tenaga kerja pasca pandemi. Sebagai kontribusi terbesar PDB, Industri manufaktur harus terus dijaga dan diperkuat agar memberikan multiplier effect yang di signifikan. Salah satunya adalah dengan penguatan teknologi yang efisien dan hilirisasi produk guna meningkatkan daya
saing produk.

“Di sektor informasi dan komunikasi, pembangunan ekonomi digital Indonesia belum terlihat dengan jelas, padahal sektor ini mempunyai peluang yang sangat besar untuk meningkatkan penggunaannya pada generasi milenial dan generasi Z di Indonesia yang masih massif. Peta jalan pembangunan ekonomi digital Indonesia baik antar kementerian maupun lembaga negara terkesan jalan sendiri-sendiri dan belum terintegrasi dengan baik,” tambahnya.

rn