Connect with us

Politik

Gerindra Bulukumba Desak Pemerintah Lindungi Kedai Rakyat dari Ekspansi Ritel Modern

Published

on

Partai Gerindra Bulukumba menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan nasib kedai tradisional di tengah maraknya ekspansi ritel modern. Partai ini menilai pemerintah daerah harus hadir menjaga keberlangsungan usaha kecil milik rakyat.

“Catatan penting terkait maraknya ritel modern di Bulukumba. Tahu tidak, kalau izin ritel modern dipermudah? Itu artinya gadde-gadde (kedai tradisional) tidak laku,” kata legislator Gerindra, Syahruni Haris, saat rapat paripurna DPRD Bulukumba, Selasa (19/8/2025).

Syahruni yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Bulukumba sekaligus Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba itu, menjadi juru bicara Fraksi Gerindra dalam penyampaian pandangan umum terhadap Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2025.

“Maraknya ritel modern membuat orang malas belanja ke gadde-gadde, seperti beli telur atau mie instan. Orang lebih senang masuk ruang ber-AC, padahal barangnya sama,” ujarnya.

Menurut Syahruni, lemahnya daya saing kedai rakyat dapat berdampak serius pada ekonomi keluarga.

Advertisement

“Kenapa kita biarkan rakyat kita sendiri menjerit? Seharusnya kalau dagangannya laku, mereka bisa memenuhi kebutuhan pokok dan biaya sekolah anak-anaknya. Ini penting kami suarakan,” tegasnya.

Ia juga meminta pemerintah daerah mencermati ulang skema perizinan ritel modern, meskipun saat ini telah ada kebijakan moratorium.

“Jangan sampai perizinannya dilakukan dengan cara tidak sehat. Apalagi kalau ada oknum yang bermain, itu bisa menimbulkan kebocoran pendapatan daerah,” ungkapnya.

Menanggapi pandangan tersebut, Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menetapkan kebijakan moratorium ritel modern. Saat ini, pengawasan dilakukan dengan sejumlah indikator, antara lain kepatuhan pajak dan retribusi, kolaborasi dengan UMKM, pemberdayaan tenaga kerja lokal, kepatuhan terhadap tanggung jawab sosial-lingkungan, serta kepemilikan Nomor Induk Tempat Kegiatan Usaha bagi pelaku usaha di Bulukumba.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...