Connect with us

Politik

Indonesia Konsisten Bela Palestina, Husein Fadlulloh Apresiasi Sikap Tegas Presiden Prabowo

Published

on

rnWakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan prinsip Two-State Solution sebagai jalan damai penyelesaian konflik Israel-Palestina.rnMenurut Husein, sikap Presiden mencerminkan konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan hak rakyat Palestina untuk merdeka sekaligus hidup berdampingan secara damai dengan Israel.rn“Solusi dua negara yang adil dan berkelanjutan adalah satu-satunya cara menghentikan penderitaan rakyat Palestina dan mewujudkan perdamaian abadi di Timur Tengah. Pesan Presiden selaras dengan amanat konstitusi Indonesia untuk menentang segala bentuk penjajahan,” ujarnya di Jakarta, Rabu (24/9/2025).rnIa menekankan, Indonesia hadir memberi suara moral bahwa kemerdekaan Palestina bukan sekadar isu kawasan, melainkan tanggung jawab kemanusiaan dunia
“Solusi dua negara perlu didorong agar hak rakyat Palestina terlindungi, sementara Israel juga mendapat jaminan keamanan,” tegas Politisi Gerindra itu.rnHusein berharap, sikap Presiden Prabowo mampu menggerakkan kembali dukungan internasional terhadap peta jalan perdamaian yang adil, sekaligus menghentikan eskalasi agresi militer di Palestina.rn“Indonesia siap mengambil peran sebagai jembatan diplomasi, menyatukan suara negara berkembang dan dunia Islam untuk mendesak terwujudnya solusi dua negara secara konkret. Ini kontribusi nyata Indonesia bagi perdamaian global,” jelasnya.rnLebih jauh, Husein menegaskan BKSAP DPR siap memperkuat diplomasi parlemen melalui forum-forum internasional seperti IPU dan PUIC untuk menggemakan kembali posisi Indonesia: penyelesaian konflik Israel-Palestina harus kembali pada hukum internasional dan parameter solusi dua negara yang diakui PBB.rnSebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mendapat tepuk tangan meriah saat berpidato di Sidang Majelis Umum ke-80 PBB di New York, Selasa (23/9/2025). Dengan lantang, ia menegaskan bahwa Two-State Solution adalah satu-satunya jalan menuju rekonsiliasi dan harmoni umat manusia.rn
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...