Ingatkan BPOM dan MUI, PKS: Jangan Sampai Hanya Jadi Tukang Stempel

Kabarpolitik.com — Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Perlindungan Obat dan Makanan (BPOM) merupakan dua lembaga yang jadi penentu izin vaksin Covid-19 di tanah air.

Karena itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto mengingatkan BPOM dan MUI jangan sampai hanya jadi tukang stempel.

“Jangan sampai jadi tukang stempel karena mengikuti kehendak pihak-pihak yang diuntungkan dengan bisinis vaksin ini,” tegas Mulyanto dalam keterangannya kepada Pojoksatu.id di Jakarta, Kamis (7/1/2021).

Mulyanto berharap MUI dan BPOM benar-benar menjadi benteng perlindungan hati-nurani serta tumpuan kepercayaan masyarakat.

Sebab, kata dia, masyarakat ingin vaksin yang direkomendasikan benar-benar terjamin khasiat, keamanan dan kehalalannya.

“Masyarakat akan taat dan turut dengan apa yang akan direkomendasikan MUI dan BPOM,” kata anggota Komisi VII DPR RI itu.

Maka dari itu, lanjut Mulyanto pentingnya independen dan transparansi dari dua lembaga penguju itu terkait kehalalan dan keamanan vaksin Covid-19.

“Sebagai lembaga pelindung rakyat, MUI dan BPOM diminta bekerja secara profesional berdasar kaidah-kaidah fatwa dan ilmiah yang berlaku,” ujarnya.

“Lembaga ini tidak boleh bekerja dalam tekanan pemerintah, apalagi didikte oleh para pedagang vaksin, meski 3 juta dosis vaksin Sinovac buatan China tengah didistribusikan ke berbagai daerah,” ucapnya.

Anak buah Ahmad Syaikhu itu juga minta pemerintah tidak hanya mengandalkan satu merek vaksin saja seperti Vaksin Sinovac ini.rn(Fajar)rn