Isu Kesejahteraan Hakim Jadi Sorotan, Bimantoro Minta KY Lebih Proaktif

rnBelum optimalnya kesejahteraan hakim di Indonesia masih menjadi isu yang terus disuarakan. Di sejumlah daerah, banyak hakim menghadapi kesenjangan antara besarnya tanggung jawab profesi dengan pendapatan serta fasilitas yang dinilai belum memadai.rnMenanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, meminta Komisi Yudisial (KY) lebih proaktif dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan kesejahteraan hakim, terutama yang bertugas di daerah. Dorongan ini ia sampaikan dalam Rapat Kerja dengan Ketua KY di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).rnIa menyinggung Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, Pasal 20 ayat (2), yang secara tegas menyebutkan bahwa KY memiliki mandat untuk “mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.”rn“Kami ingin mendorong Prof (pimpinan KY), karena kami di Komisi III sudah berulang kali menyampaikan dalam rapat dengan SESMA (Sekretaris Mahkamah Agung), khususnya saat pembahasan anggaran, bahwa isu kesejahteraan hakim harus mendapat prioritas,” ujarnya.rnPolitisi Fraksi Partai Gerindra itu menilai kondisi para hakim, khususnya di daerah, masih memprihatinkan. Ia berharap KY dapat bersinergi dengan Komisi III DPR RI serta Mahkamah Agung (MA) untuk menghadirkan solusi konkret.rn“KY memiliki fungsi yang sama dalam mendorong peningkatan kesejahteraan hakim sebagaimana tertuang dalam Pasal 20 ayat (2). Ke depan, kami harap KY juga aktif mendorong Mahkamah Agung agar hal ini bisa terwujud,” tegasnya.rnBimantoro juga menyampaikan keprihatinan moral terkait kondisi tersebut, mengingat tingginya tuntutan integritas dan keadilan yang dibebankan kepada hakim.rn“Saya kadang miris. Mereka semua dipanggil ‘Yang Mulia’, tetapi bangsa dan negara belum sepenuhnya memuliakan mereka,” ungkapnya.rnIa menegaskan, tuntutan agar hakim menghadirkan keadilan terbaik bagi masyarakat harus diimbangi dengan penghormatan terhadap profesi melalui peningkatan kesejahteraan.rn“Ini menjadi tanggung jawab moral kita sebagai anak bangsa. Bagaimana gelar ‘Yang Mulia’ benar-benar tercermin dalam upaya kita menyejahterakan mereka,” pungkasnya.