Connect with us

Politik

Keterlibatan Perempuan di Sektor Ekonomi, Politik Harus Ditingkatkan

Published

on

JAKARTA (12 Maret): Pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dan politik harus konsisten ditingkatkan dalam upaya mempersempit kesenjangan gender.

“Berbagai upaya untuk melibatkan peran perempuan di berbagai bidang harus konsisten dilakukan. Dukungan pemerintah melalui sejumlah kebijakan dan semangat perempuan Indonesia untuk berkiprah lebih luas bagi bangsa, harus terus ditingkatkan,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/3).

Badan PBB untuk pemberdayaan perempuan, UN Women, mencatat berdasarkan Laporan Kesenjangan Gender Global dari Forum Ekonomi Dunia, kualitas pemberdayaan perempuan di Indonesia berada pada peringkat 87 dari 146 negara di dunia.

Berdasarkan data 2023 tersebut, Indonesia sebenarnya memiliki kinerja yang cukup baik dalam pencapaian di sektor pendidikan. Namun, pemberdayaan perempuan Indonesia di sektor ekonomi dan partisipasi politik masih harus ditingkatkan.

Dalam pemberdayaan ekonomi partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia sekitar 53% – 54%, tidak banyak berubah dalam 20 tahun terakhir.

Sementara, partisipasi politik perempuan di Indonesia juga lebih rendah jika dibandingkan dengan angka rata-rata global. Jumlah perempuan Indonesia di parlemen sekitar 22% sedangkan rata-rata global 26%.

Advertisement

Pemberdayaan perempuan, menurut Lestari Moerdijat yang biasa disapa Rerie, bukan sekadar mewujudkan kesetaraan gender dari sisi jumlah. Lebih dari itu, tambah Rerie, perempuan juga harus berperan signifikan di berbagai aspek kehidupan.

Dengan keterlibatan perempuan yang cukup baik di sektor pendidikan, ujar Rerie, sejatinya perempuan Indonesia mampu berperan aktif dalam menghadapi berbagai tantangan dalam proses pembangunan.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil Jawa Tengah II (Demak, Kudus, Jepara) itu mengingatkan, berdasarkan sejarah, di masa lalu perempuan di Nusantara berperan aktif memimpin kesultanan atau kerajaan, hingga berperang melawan penjajah.

Para pendahulu bangsa kita, tegas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, adalah perempuan pejuang yang tidak ragu berperan aktif memimpin dalam menghadapi berbagai persoalan negeri.

Rerie berharap semangat heroik perempuan pejuang itu terus tumbuh pada para perempuan di masa kini, sehingga keterlibatan aktif perempuan dalam setiap pengambilan keputusan publik dapat terus ditingkatkan.(*)

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...