Connect with us

Politik

Mandenas Desak Penataan Tambang Wasirawi, Dorong Legalitas Lewat Koperasi Merah Putih

Published

on

Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Yan Permenas Mandenas, menegaskan perlunya penataan tambang Wasirawi di Papua Barat yang hingga kini masih beroperasi secara ilegal. Menurutnya, tambang tanpa tata kelola yang jelas tidak hanya merugikan daerah, tetapi juga memicu konflik dan menguntungkan pihak-pihak tertentu.

“Sudah banyak orang teriak penertiban tambang Wasirawi, tapi sampai hari ini masih sulit ditertibkan. Bahkan pak bupati sudah beberapa kali melakukan penertiban, namun tidak berhasil karena ada oknum yang mengizinkan. Padahal yang punya kewenangan seharusnya menegakkan aturan undang-undang,” kata Mandenas saat melakukan kunjungan kerja di lokasi tambang Wasirawi, Manokwari, Papua Barat, Jumat (22/8/2025).

Mandenas mengusulkan agar aktivitas pertambangan rakyat diarahkan ke jalur legal melalui Koperasi Merah Putih yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Dengan begitu, pengelolaan tambang bisa berkesinambungan dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta pendapatan daerah.

“Daripada ilegal, lebih baik kita bentuk badan hukumnya. Koperasi Merah Putih bisa menjadi wadah menata tambang rakyat agar berkelanjutan, memberi manfaat bagi masyarakat, dan menambah pendapatan daerah,” tambahnya.

Senada, Bupati Manokwari Hermos Indou menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menindak tegas praktik tambang ilegal sekaligus mendukung program Presiden dalam tata kelola sumber daya alam Papua.

Advertisement

“Papua ini sangat kaya, tetapi banyak masyarakat yang miskin. Ibarat tikus mati di atas lumbung padi. Kalau kita kelola tambang dengan baik, rakyat dapat manfaat, daerah pun dapat manfaat, bahkan investor bisa ikut serta tanpa merugikan masyarakat,” ujarnya.

Hermos menegaskan, pertambangan ilegal bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga memperbesar ketimpangan sosial. Karena itu, ia mendorong lahirnya payung hukum yang memberi kewenangan penuh bagi pemerintah daerah mengelola tambang bersama rakyat.

“Kami di Manokwari berkomitmen memastikan penertiban tambang Wasirawi dilakukan dengan baik. Program Koperasi Merah Putih dari Presiden harus kita dukung agar tambang bisa dikelola secara legal, adil, dan mensejahterakan masyarakat,” tegasnya.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...