Minim Dapur MBG Berjalan di Bali, Sri Meliyana Tekankan Koordinasi Pemerintah Daerah

Anggota Komisi IX DPR RI, Sri Meliyana, menyoroti masih minimnya dapur yang beroperasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bali. Dari sekitar 350 dapur yang terdaftar, baru 68 yang berjalan.

“Di Bali ada 350 dapur, tapi yang sudah running baru 68. Kami ingin tahu proyeksinya, kapan sisanya bisa beroperasi cepat dan memenuhi target pemerintah. Apakah ada tenggat waktu?” tanya Sri saat pertemuan dengan stakeholder MBG di Denpasar, Jumat (19/9/2025).

Ketua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Plawa, Denpasar, menjelaskan pengadaan bahan baku dilakukan melalui survei pasar dan kerja sama dengan penyedia lokal. “Sayuran banyak diambil dari Denpasar, sedangkan daging ayam dari rekanan,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Denpasar, Anak Agung Gede Wiratama, menambahkan kendala utama ada pada keterbatasan lahan.

“Tanah milik kota sangat terbatas, sebagian besar aset milik provinsi. Kami sudah koordinasikan, tapi biaya sewa lahan di Denpasar juga lebih mahal dibanding kabupaten lain,” katanya.

Sekretaris Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Iwan Dwi Susanto, menegaskan pembangunan dapur akan dipercepat melalui berbagai mekanisme, termasuk melibatkan mitra, skema hybrid, maupun pembangunan langsung oleh BGN.

Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, menekankan pentingnya koordinasi BGN dengan pemerintah daerah.

“Kalau perlu, Kepala BGN turun langsung ke daerah untuk koordinasi dengan gubernur, bupati, dan wali kota agar masalah lahan dan percepatan dapur segera tuntas,” tegasnya.