Connect with us

Politik

Mulyadi Tekankan Pentingnya Pengawasan terhadap Alokasi PMN bagi BUMN Strategis

Published

on

rnAnggota Komisi XI DPR RI, Mulyadi, menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) yang telah diberikan pemerintah kepada sejumlah BUMN strategis. Ia menekankan bahwa PMN harus dimanfaatkan secara tepat sasaran agar mampu meningkatkan nilai perusahaan, kualitas layanan, serta kontribusi dividen bagi pembangunan nasional.rn“Kami dari Komisi XI ingin memastikan dalam konteks tugas pengawasan bahwa PMN yang sudah diberikan betul-betul teralokasikan dengan baik. Tidak hanya untuk memperkuat industri strategis, tetapi juga agar ada peningkatan nilai, pelayanan, dan terutama kontribusi melalui dividen. Dengan begitu, kekuatan fiskal melalui dividen BUMN bisa memberikan multiplier effect signifikan bagi pembangunan bangsa,” ujar Mulyadi saat kunjungan kerja Komisi XI DPR RI ke PT INKA, Madiun, Jawa Timur, Jumat (3/10/2025).rnPemerintah melalui Kementerian Keuangan sebelumnya telah mengalokasikan PMN sebesar Rp4,77 triliun kepada tiga BUMN, yakni PT KAI, PT INKA, dan PT Pelni pada September 2025. Bagi PT INKA, PMN tersebut difokuskan untuk pengembangan industri perkeretaapian nasional agar semakin berdaya saing di tingkat global.rnDalam kesempatan itu, PT INKA memaparkan capaian kinerja dan prospek ke depan, termasuk rencana pengembangan produk kereta api buatan Indonesia yang telah memenuhi standar internasional dan mulai menembus pasar ekspor.rn“Tadi paparan lebih banyak membahas prospek dan potensi ekspor ke luar negeri. Ini informasi yang sangat signifikan. Kalau industri ini mampu bukan hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga punya nilai komersial di pasar global, tentu layak kita dukung secara maksimal agar terus berkembang,” kata Mulyadi.rnKomisi XI menilai, keberadaan PT INKA tidak hanya berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan transportasi nasional, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai pemain industri strategis di kancah internasional. Dukungan optimal terhadap PT INKA diharapkan dapat memperkuat daya saing dan mendorong kemandirian industri perkeretaapian Indonesia.rn
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...