NasDem Desak Polri Berantas Judol dari Hulu

YOGYAKARTA (30 Juli): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk optimal dalam memberantas praktik judi online (judol) karena judol sudah sangat meresahkan. Pemberantasan harus fokus pada sisi hulu praktik permainan haram itu.

Mengenai pernyataan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, terkait sosok berinisial T yang disebut-sebut mengendalikan judol, kata Taufik, aparat tidak perlu fokus pada penyebutan inisial tersebut.

Terlepas benar atau tidaknya inisial tersebut, kata Taufik, APH tetap harus menelusuri siapa yang menjadi bandar judol tersebut.

“Jadi saya tidak terlalu berfokus pada soal inisial itu, tetapi bagaimana mendesak aparat penegak hukum untuk memiliki strategi penanganan yang lebih optimal. Sehingga kita bisa benar-benar memberantas praktik judi online ini,” kata Taufik, di Yogyakarta, Senin (29/7).

Legislator NasDem dari Dapil Lampung I (Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Barat, Tanggamus, Pesawaran, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Pringsewu, Pesisir Barat) itu menjelaskan, pihaknya kerap menyampaikan kritik terhadap penanganan judol yang hanya berfokus di hilirnya. Aparat juga harus fokus di tingkat hulu dari judol.

”Oleh karena itu dengan ramainya persoalan mencuatnya ada inisial seseorang itu bisa membuat aparat hukum untuk fokus pada persoalan yang ada di hulunya,” ujarnya.

Menurut Taufik, sudah saatnya APH fokus pada bandar judi yang menjadi hulu dari kejahatan dan menempatkan orang-orang yang menjadi pengguna dari judol justru sebagai korban yang harus diselamatkan dari jeratan judol.

”Karena itulah maka fokus harus ditujukan pada siapa yang mengelola, siapa bandarnya, siapa yang menanggung pembiayaan dari praktek jadi online ini, dibandingkan kita hanya di ujungnya. Kalau hanya di ujungnya akhirnya seolah-olah itu hanya tindakan-tindakan gimik bahwa seolah-olah bekerja melakukan pemberantasan tapi malah justru yang mau kita berantas tidak terkena,” tegasnya.

Untuk itu, penekanan terhadap penyebutan inisial itu tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah bagaimana menerapkan strategi dan fokus pada hulu dari praktik judol.

”Saya meyakini justru data itu sudah dimiliki pihak kepolisian dan kita harus dorong untuk menindaklanjutinya. Jadi saya tidak terlalu berfokus pada soal inisial itu, tetapi bagaimana mendesak aparat penegak hukum untuk lebih memiliki strategi penanganan yang lebih optimal. Sehingga kita bisa benar-benar memberantas praktik judi online ini,” pungkasnya.

(dpr.go.id/*)