Politik
NasDem Setujui 25 RUU Kabupaten/Kota
JAKARTA (4 Juli): Fraksi Partai NasDem DPR RI dapat menerima dan menyetujui 25 RUU Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatra Selatan, Provinsi Kepulauan Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk menjadi RUU Usulan DPR RI.
Fraksi Partai NasDem juga menyetujui 27 RUU yang ada di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
“Fraksi Partai NasDem dapat menerima dan menyetujui untuk menjadi RUU Usulan DPR RI yang selanjutnya dibahas ke pembicaraan tingkat I sesuai mekanisme pembentukan undang-undang,” demikian kesimpulan pendapat Fraksi Partai NasDem, yang disampaikan Lisda Hendrajoni, dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (4/7).
Ke-25 Kabupaten/Kota tersebut dasar hukumnya masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara dan Undang-Undang Darurat, sehingga perlu disesuaikan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini.
“Telah disesuaikan cakupan wilayah dan karakteristik berdasarkan kewilayahan dengan ciri geografis, potensi sumber daya alam, suku bangsa dan kultural yang secara umum memiliki karakter dari masing-masing 25 Kabupaten/Kota dan telah diatur dalam 25 RUU Kabupaten/Kota ini,” katanya.
Fraksi Partai NasDem berpendapat bahwa 25 RUU Kabupaten/Kota perlu penyesuaian secara teknik peraturan perundang-undangan, khusunya dengan UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
“25 RUU Kabupaten/Kota harus sejalan dengan UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9/2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan disesuaikan dengan undang-undang masing-masing provinsi,” ujarnya.
Dua puluh lima RUU yang disetujui adalah RUU Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Kabupaten Komering Ulu, Kota Palembang.
Kedua puluh tujuh RUU yang juga disetujui, RUU Kabupaten Cianjur, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Karawang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul.(dis/*)
Kadet KKRI Kunjungi SMA Taruna Nusantara Cimahi: Petik Inspirasi, Bangun Karakter, Hingga Kejar Cita-Cita
Wamenhan Tekankan Evaluasi dan Kesiapan SDM KDKMP dan KNMP
Pastikan Penanganan Maksimal, Wapres Kunjungi Anak-anak yang Dirawat di RS Efarina Etaham dan RSU Amanda Berastagi
WNA Overstay karena Bencana, Yan Permenas Dorong Aturan Imigrasi Lebih Fleksibel
Bob Hasan Optimistis Baleg DPR Bisa Tuntaskan 8 RUU pada 2026
Dari Surabaya ke Pasar Internasional, Bambang Haryo Dorong Cahaya Agro Naik Kelas
Menhan Beri Pesan ke Prajurit Yonif TP 842/Badak Sakti: Dekat dengan Rakyat, Jaga Kemampuan Tempur
Presiden Prabowo Perintahkan KSAL Bergerak, 11 Kapal Sisir Perairan Cari 5 Jurnalis
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Prabowo Subianto Disebut Pernah Tolak Dua Kapal Perang Iran di The Multilateral Naval Exercise Komodo 2025
Sugiat Santoso Dorong Anggaran Kementerian Hukum Lebih Berpihak kepada Rakyat
La Tinro Usul Wilayah Adat yang Telah Ditetapkan Ditutup untuk Penerbitan HGU Baru
Abdul Wachid: Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...