Perang Kognitif di Blora: Azis Subekti Ingatkan Demokrasi Bisa Direbut dari Akar Pikiran

Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, hadir dalam kegiatan penguatan kelembagaan pengawasan pemilu yang digelar Bawaslu Kabupaten Blora, Minggu (21/9). Acara ini juga dihadiri Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Husain, serta Koordinator Divisi SDM dan Litbang KPU Provinsi Jawa Tengah, Mey Nurlela.

Jajaran pimpinan Bawaslu Blora hadir lengkap, yakni Ketua Andyka Fuad Ibrahim bersama anggota Lulus Mariyonan, Akhmad Alwi, Irfan Syaiful Masykur, dan Muhammad Mustain.

Dalam pemaparannya, Azis menekankan bahwa kekuatan Bawaslu tidak akan berarti tanpa masyarakat yang berkualitas. Menurutnya, kolaborasi strategis dengan pemerintah daerah menjadi kunci agar literasi demokrasi tumbuh dari akar rumput.

“Sekuat apa pun Bawaslu dan KPU, bila masyarakatnya tidak diperbaiki, hasilnya akan begitu-begitu saja. Maka, kolaborasi dengan pemda harus lebih erat, karena otonomi nyata ada di kabupaten dan kota,” kata Azis.

Ia juga mengingatkan pentingnya komunikasi publik yang adaptif di era digital. Informasi yang benar, menurutnya, harus lebih cepat diterima publik dibanding hoaks.

“Informasi benar harus lebih cepat sampai ke masyarakat dibanding hoaks. Jangan menunggu klarifikasi, tapi dahulukan kebenaran agar publik tidak terjebak,” tegasnya.

Lebih jauh, Azis menyoroti ancaman cognitive warfare atau perang kognitif, yakni manipulasi bias berpikir masyarakat oleh pihak-pihak tertentu.

“Jika kita tidak waspada, bukan tidak mungkin pemimpin di daerah terpilih bukan karena aspirasi rakyat, tetapi karena agenda luar yang mengeksploitasi bias masyarakat,” ujarnya.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Azis mendorong Bawaslu membangun pola kerja baru: menggandeng sekolah, komunitas, dan desa sebagai mitra edukasi pemilih; melatih SDM baru dengan literasi digital; serta memperkuat humas dan kanal media sosial agar lebih responsif.

Di akhir sesi, ia menegaskan pentingnya reputasi baik bagi penyelenggara pemilu di daerah.

“Kalau Blora tertib, tanpa PSU, dan minim sengketa, itu menjadi reputasi baik bagi penyelenggara dan pemerintah daerah sekaligus,” pungkasnya.

rn