Connect with us

Politik

PLTS Langkah Strategis Awali Transisi Energi

Published

on

DENPASAR (8 Maret): Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengapresiasi langkah PT PLN Provinsi Bali yang telah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya ( PLTS ) Hybrid Nusa Penida. Ia menilai hal itu merupakan langkah konkret dalam upaya menekan emisi akibat penggunaan bahan bakar fosil.

“PLTS Nusa Penida mempunyai 3,5 MWac, adalah sebuah langkah awal dan strategis bagi transisi energi yang diwujudkan dengan membangun PLTS yang berada di Pulau Nusa Penida, dan memperoleh pengalaman empirik di mana mengganti energi fosil dengan energi baru sehingga bisa ditingkatkan untuk cakupan yang lebih luas lagi,” ungkap Sugeng saat menjadi Ketua Tim pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Denpasar, Bali, Kamis (7/3).

Namun begitu, legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah VII (Banyumas-Cilacap) itu juga mempertanyakan Kementerian ESDM yang di dukung PLN mengenai rasio elektrifikasi, bahwa tingkat elektrifikasi di Indonesia sebesar 99,54% tetapi berbeda dengan data faktual yang ditemukan masih banyak desa yang belum mendapatkan listrik. Oleh karenanya, tambah Sugeng, Komisi VII DPR mencoba untuk mencocokkan data agar kedepannya dapat menerapkan Energi Baru Terbarukan (EBT) di seluruh Indonesia.

“Disebutkan oleh pemerintah juga di dukung oleh PT PLN bahwa tingkat elektrifikasi kita sudah mencapai 99,54%, hanya tinggal kurang lebih 0,46% saja yang kurang. Kurang lebih 450 ribu rumah tangga yang belum teraliri listrik, tetapi faktanya banyak masyarakat di desa-desa yang belum mendapatkan listrik. Maka dari itu kita harus mencocokkan kembali datanya dengan PLN supaya jaringan listrik dapat menjangkau desa-desa terjauh sekali pun,” tegas Sugeng.

Seperti diketahui pemerintah telah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon guna menjaga kenaikan suhu global. Salah satu upayanya menaikkan target Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC) menjadi 32% atau setara dengan 912 juta ton CO2 pada tahun 2030. Demi mencapai net zero emissions pada 2060 atau lebih awal.

Mengawali hal tersebut, PLN telah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Hybrid Nusa Penida dengan harapan dapat membangun sebuah transisi energi, yakni Energi Baru Terbarukan (EBT) khususnya di Provinsi Bali. (dpr.go.id/*)

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...