Connect with us

Politik

Ruby Chairani Soroti Distribusi PIP: Harus Lebih Adil, Transparan, dan Efektif

Published

on

Anggota Komisi X DPR RI, Ruby Chairani Syiffadia, menegaskan perlunya perbaikan sistem distribusi Program Indonesia Pintar (PIP) agar lebih berkeadilan, transparan, dan tidak birokratis. Ia menilai masih banyak anak bangsa yang berhak menerima bantuan, namun belum terjangkau akibat kendala geografis maupun keterbatasan data.

“Kami ingin mendorong agar distribusi PIP dibangun dengan pendekatan keadilan sosial, transparan, dan tidak birokratis. Jangan sampai ada anak yang tertinggal hanya karena faktor lokasi atau keterbatasan data, karena itu akan menimbulkan ketidakadilan,” ujar Ruby dalam rapat kerja bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Rabu (3/9/2025).

Ruby menekankan, anggaran pendidikan nasional sebagian besar terserap untuk program PIP. Karena itu, evaluasi tidak boleh hanya fokus pada penyaluran bantuan, tetapi juga harus mengukur dampak langsung terhadap angka partisipasi sekolah.

“Dengan dana sebesar itu, evaluasi PIP perlu diperdalam. Yang terpenting adalah sejauh mana program ini mampu menekan angka putus sekolah, bukan hanya soal distribusi,” tegasnya.

Legislator Gerindra itu juga menyinggung kebijakan wajib belajar 13 tahun yang dinilai progresif. Namun, menurutnya, fakta di lapangan masih menunjukkan banyak anak di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) yang belum bersekolah.

Advertisement

Berdasarkan data Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Dikdasmen per Maret 2025, di daerah pemilihan Ruby, Lampung, masih tercatat 22 ribu anak usia SD, 41.857 anak usia SMP, dan 11.006 anak usia SMA yang belum mengenyam pendidikan.

Melihat kondisi tersebut, Ruby menegaskan bahwa PIP harus menjadi perhatian serius pemerintah. Ia pun menyatakan dukungan Fraksi Gerindra terhadap usulan tambahan anggaran pendidikan bagi Ditjen Dikdasmen pada tahun anggaran 2026.

“Ini sangat mendesak. Penting agar PIP benar-benar bisa menyentuh semua anak bangsa. Karena itu, kami dari Fraksi Gerindra menyetujui pengajuan tambahan anggaran untuk 2026,” pungkas Ruby.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...