Politik
Sidak Bulog, Bahtra Pastikan Stok Pangan Sultra Aman dan Terkendali
Published
4 bulan agoon
Ketersediaan stok pangan strategis di Sulawesi Tenggara dipastikan dalam kondisi aman. Hal ini terungkap saat Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, melakukan inspeksi mendadak ke gudang Perum Bulog Wilayah Sulawesi Tenggara di Jalan Diponegoro, Kelurahan Punggaloba, Kecamatan Kendari Barat, Rabu (29/4/2026).
Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi riil cadangan pangan di daerah, sekaligus menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh jajaran aktif memantau stabilitas pasokan kebutuhan pokok di tengah dinamika global yang berpotensi mempengaruhi rantai pasok pangan nasional.
Dalam kunjungan itu, Bahtra menegaskan bahwa pengecekan langsung di lapangan penting untuk memastikan stok pangan tetap terjaga, baik dari sisi ketersediaan maupun distribusi. Menurutnya, kepastian stok menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga dan ketenangan masyarakat.
“Berdasarkan laporan Bulog, kebutuhan pangan di Sulawesi Tenggara sekitar 20.000 ton per tahun. Sementara stok yang tersedia saat ini mencapai kurang lebih 78.000 ton. Artinya, dalam kondisi normal, cadangan ini sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang,” ujar Bahtra
Legislator Fraksi Partai Gerindra itu menjelaskan, hasil pengecekan menunjukkan sistem penyimpanan dan distribusi pangan di gudang Bulog berjalan dengan baik. Ia menilai kondisi tersebut menjadi indikator bahwa pemerintah daerah bersama Bulog mampu menjaga pasokan pangan tetap stabil di tengah potensi tekanan eksternal.
Karena itu, Bahtra menghimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi terkait isu kelangkaan bahan pokok. Menurutnya, kepanikan justru dapat memicu pembelian berlebihan yang berpotensi mengganggu distribusi di lapangan.
“Kami memastikan langsung bahwa stok pangan aman dan terkendali. Masyarakat tidak perlu khawatir, apalagi sampai melakukan panic buying. Pemerintah akan terus hadir menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemantauan serupa akan terus dilakukan secara berkala di berbagai daerah guna memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga. Menurut Bahtra, pengawasan lapangan merupakan bagian penting dari upaya DPR dalam mengawal stabilitas pasokan kebutuhan pokok di tengah ketidakpastian global.
You may like
Andre Rosiade Serahkan Ambulans untuk Nelayan Riak Laut, Dorong Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pesisir
Akses Air Bersih Diperluas, Mulan Jameela Realisasikan Sumur Bor untuk Warga Garut dan Tasik
Menhan Sjafrie Hadiri Rapat Paripurna DPR RI, Penjualan Eks KRI Ki Hajar Dewantara Disetujui
Hari Keempat Pembinaan KKRI, Kadet Perkuat Nilai Sejarah, Ideologi, dan Kecakapan Digital
Kemhan dan TNI Perkuat Respons Bencana, dari Erupsi, Gempa NTT Hingga Karhutla
Sumur Mulai Mengering, Rocky Candra Bergerak Kirim Bantuan Air Bersih untuk Warga Tangkit
23 Rumah Terbakar, Gerindra Makassar Bergerak Bantu Warga Asrama Kodam Mattoanging
Peduli Korban Kebakaran, DPC Gerindra Badung Turun Langsung Salurkan Bantuan
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Prabowo Subianto Disebut Pernah Tolak Dua Kapal Perang Iran di The Multilateral Naval Exercise Komodo 2025
Sugiat Santoso Dorong Anggaran Kementerian Hukum Lebih Berpihak kepada Rakyat
La Tinro Usul Wilayah Adat yang Telah Ditetapkan Ditutup untuk Penerbitan HGU Baru
Abdul Wachid: Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

