Connect with us

Politik

Titiek Soeharto Tekankan KKP Fokus pada Ketahanan Pangan Berbasis Ekonomi Biru

Published

on

Komisi IV DPR RI menegaskan pentingnya arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun Anggaran 2026 dalam memperkuat ketahanan pangan nasional berbasis ekonomi biru. Hal ini disampaikan Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto yang akrab disapa Titiek Soeharto, saat memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Titiek menyebut, KKP pada 2026 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp13 triliun, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan anggaran tersebut, menurutnya, harus dimanfaatkan untuk memperkuat program-program strategis sektor kelautan dan perikanan yang menjadi salah satu tulang punggung ekonomi nasional.

“Komisi IV DPR RI akan mendukung program strategis KKP, termasuk pembangunan kampung nelayan merah putih, percepatan pembangunan perikanan nasional, revitalisasi tambak pantura, modernisasi kapal perikanan, hingga fasilitas koperasi desa,” tegasnya.

Ia menambahkan, peningkatan anggaran harus selaras dengan upaya mewujudkan swasembada pangan nasional berbasis ekonomi biru. Pasalnya, tantangan global semakin kompleks, mulai dari ketegangan geopolitik yang mempengaruhi rantai pasok pangan, perubahan iklim yang memicu cuaca ekstrem dan kerusakan ekosistem laut, hingga perlambatan ekonomi global yang menekan daya saing produk perikanan Indonesia.

“Dengan tantangan besar tersebut, Komisi IV meminta KKP menjelaskan secara rinci program dan kegiatan tahun 2026, termasuk langkah konkrit menjaga ketahanan pangan akuatik, memperkuat keberlanjutan ekosistem laut, serta meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah, dan masyarakat pesisir,” jelasnya.

Advertisement

Dalam kesempatan yang sama, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa anggaran 2026 akan difokuskan pada program prioritas Presiden, khususnya swasembada pangan, pengembangan ekonomi biru, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. KKP menargetkan produksi perikanan sebesar 25,84 juta ton, produksi garam 2,5 juta ton, serta nilai ekspor hasil perikanan mencapai USD 6,7 miliar.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik6 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik6 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik6 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...