Connect with us

Politik

M. Husni Dorong BPKH Susun Roadmap Investasi Komprehensif demi Keberlanjutan Dana Haji

Published

on

Anggota Komisi VIII DPR RI, M. Husni, mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) segera menyusun peta jalan (roadmap) investasi yang komprehensif guna memastikan keberlanjutan pengelolaan dana haji dan peningkatan nilai manfaat di masa mendatang.

Hal itu disampaikan Husni dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Pelaksana BPKH dan Ketua Dewan Pengawas BPKH di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Husni mengapresiasi langkah BPKH yang mulai melakukan diversifikasi investasi. Namun, ia mengingatkan bahwa ketergantungan yang masih besar pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dinilai belum cukup untuk mencapai target nilai manfaat sebesar 7,9 persen.

“Target nilai manfaat 7,9 persen tentu bukan hal yang mudah dicapai jika sebagian besar investasi masih terkonsentrasi pada surat berharga syariah. Karena itu diperlukan strategi investasi yang lebih beragam,” ujar Husni.

Legislator Fraksi Gerindra dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara I itu juga menilai instrumen investasi emas masih memiliki potensi besar yang belum dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, tren kenaikan harga emas dapat menjadi peluang bagi BPKH untuk meningkatkan imbal hasil investasi.

Advertisement

“Investasi emas memiliki prospek yang sangat baik. Realisasinya saat ini masih sekitar Rp500 miliar, padahal undang-undang memberikan ruang hingga 5 persen dari portofolio. Ini peluang yang perlu dimaksimalkan,” jelasnya.

Selain itu, Husni mengapresiasi efisiensi biaya operasional BPKH yang saat ini berada di bawah 3 persen dari nilai manfaat. Meski demikian, ia mengingatkan agar BPKH mulai mempersiapkan strategi jangka panjang, terutama menghadapi proyeksi meningkatnya jumlah jemaah haji pada 2039.

Menurutnya, tanpa perencanaan investasi yang matang dan terukur, pengelolaan dana haji berpotensi menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan.

“Kita harus melihat jauh ke depan. BPKH membutuhkan roadmap investasi yang benar-benar matang. Jangan sampai langkah yang diambil hari ini justru menyulitkan ketika beban pengelolaan dana haji semakin besar di masa mendatang,” tegasnya.

Husni berharap BPKH segera menyusun strategi investasi jangka panjang yang lebih komprehensif, adaptif, dan berkelanjutan agar dana haji dapat dikelola secara optimal serta terus memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh jemaah haji Indonesia.

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...