Politik
M. Husni Dorong BPKH Susun Roadmap Investasi Komprehensif demi Keberlanjutan Dana Haji
Published
2 bulan agoon
Anggota Komisi VIII DPR RI, M. Husni, mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) segera menyusun peta jalan (roadmap) investasi yang komprehensif guna memastikan keberlanjutan pengelolaan dana haji dan peningkatan nilai manfaat di masa mendatang.
Hal itu disampaikan Husni dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Pelaksana BPKH dan Ketua Dewan Pengawas BPKH di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Husni mengapresiasi langkah BPKH yang mulai melakukan diversifikasi investasi. Namun, ia mengingatkan bahwa ketergantungan yang masih besar pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dinilai belum cukup untuk mencapai target nilai manfaat sebesar 7,9 persen.
“Target nilai manfaat 7,9 persen tentu bukan hal yang mudah dicapai jika sebagian besar investasi masih terkonsentrasi pada surat berharga syariah. Karena itu diperlukan strategi investasi yang lebih beragam,” ujar Husni.
Legislator Fraksi Gerindra dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara I itu juga menilai instrumen investasi emas masih memiliki potensi besar yang belum dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, tren kenaikan harga emas dapat menjadi peluang bagi BPKH untuk meningkatkan imbal hasil investasi.
“Investasi emas memiliki prospek yang sangat baik. Realisasinya saat ini masih sekitar Rp500 miliar, padahal undang-undang memberikan ruang hingga 5 persen dari portofolio. Ini peluang yang perlu dimaksimalkan,” jelasnya.
Selain itu, Husni mengapresiasi efisiensi biaya operasional BPKH yang saat ini berada di bawah 3 persen dari nilai manfaat. Meski demikian, ia mengingatkan agar BPKH mulai mempersiapkan strategi jangka panjang, terutama menghadapi proyeksi meningkatnya jumlah jemaah haji pada 2039.
Menurutnya, tanpa perencanaan investasi yang matang dan terukur, pengelolaan dana haji berpotensi menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan.
“Kita harus melihat jauh ke depan. BPKH membutuhkan roadmap investasi yang benar-benar matang. Jangan sampai langkah yang diambil hari ini justru menyulitkan ketika beban pengelolaan dana haji semakin besar di masa mendatang,” tegasnya.
Husni berharap BPKH segera menyusun strategi investasi jangka panjang yang lebih komprehensif, adaptif, dan berkelanjutan agar dana haji dapat dikelola secara optimal serta terus memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh jemaah haji Indonesia.
Menhan Sjafrie Hadiri Rapat Paripurna DPR RI, Penjualan Eks KRI Ki Hajar Dewantara Disetujui
Hari Keempat Pembinaan KKRI, Kadet Perkuat Nilai Sejarah, Ideologi, dan Kecakapan Digital
Kemhan dan TNI Perkuat Respons Bencana, dari Erupsi, Gempa NTT Hingga Karhutla
Sumur Mulai Mengering, Rocky Candra Bergerak Kirim Bantuan Air Bersih untuk Warga Tangkit
23 Rumah Terbakar, Gerindra Makassar Bergerak Bantu Warga Asrama Kodam Mattoanging
Peduli Korban Kebakaran, DPC Gerindra Badung Turun Langsung Salurkan Bantuan
Baleg Kebut RUU Reforma Agraria, Bob Hasan Targetkan Rampung Sebelum Hari Tani
Sri Meliyana Ingatkan Peserta JKN Aktif Cek Status Kepesertaan
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Prabowo Subianto Disebut Pernah Tolak Dua Kapal Perang Iran di The Multilateral Naval Exercise Komodo 2025
Sugiat Santoso Dorong Anggaran Kementerian Hukum Lebih Berpihak kepada Rakyat
Abdul Wachid: Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
La Tinro Usul Wilayah Adat yang Telah Ditetapkan Ditutup untuk Penerbitan HGU Baru

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

