Politik
Abdul Wachid Kawal Bantuan Kemenag untuk Pesantren di Jawa Tengah
Published
2 bulan agoon
Komisi VIII DPR RI terus mengawal berbagai program pemerintah yang ditujukan untuk memperkuat pengelolaan dan pengembangan pondok pesantren. Salah satunya melalui pengawasan terhadap penyaluran bantuan Kementerian Agama kepada pesantren di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Jawa Tengah.
Dalam rangkaian Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI di Jawa Tengah, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid turut menyaksikan penyaluran bantuan Kementerian Agama kepada sejumlah pondok pesantren, di antaranya Pondok Pesantren Fadlul Wahid Ngangkruk di Kabupaten Grobogan dan Pondok Pesantren Al-Hasyimi Salakbrojo di Kabupaten Pekalongan. Masing-masing pesantren menerima bantuan sebesar Rp50 juta.
Abdul Wachid mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung keberlangsungan dan peningkatan kualitas pendidikan pesantren yang selama ini berperan penting dalam membentuk generasi berakhlak dan berdaya saing.
“Komisi VIII DPR RI akan terus mengawal agar berbagai program dan bantuan pemerintah bagi pesantren berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi pengembangan lembaga pendidikan keagamaan,” ujarnya usai memimpin agenda di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah, Semarang, Rabu (24/6/2026).
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan pesantren merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, dukungan pemerintah terhadap pesantren perlu terus diperkuat, baik melalui kebijakan, program pembinaan, maupun dukungan anggaran.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi VIII DPR RI juga menyerap berbagai aspirasi dari pengelola madrasah dan pondok pesantren terkait tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan. Aspirasi tersebut akan menjadi bahan pembahasan dalam rapat kerja bersama Kementerian Agama.
Abdul Wachid menambahkan, Komisi VIII DPR RI juga terus mendorong penguatan kelembagaan pesantren, termasuk melalui pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama.
“Kami ingin memastikan pesantren mendapatkan perhatian yang memadai dari negara. Berbagai masukan yang kami terima dari lapangan akan kami tindak lanjuti dalam pembahasan bersama pemerintah agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan pesantren,” katanya.
Ia berharap bantuan yang disalurkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan pesantren kepada masyarakat.
“Pesantren telah memberikan kontribusi besar dalam pembangunan bangsa. Sudah sepatutnya kita bersama-sama mendukung penguatan pesantren agar semakin maju dan mampu menjawab tantangan zaman,” pungkasnya.
Menhan Sjafrie Hadiri Rapat Paripurna DPR RI, Penjualan Eks KRI Ki Hajar Dewantara Disetujui
Hari Keempat Pembinaan KKRI, Kadet Perkuat Nilai Sejarah, Ideologi, dan Kecakapan Digital
Kemhan dan TNI Perkuat Respons Bencana, dari Erupsi, Gempa NTT Hingga Karhutla
Sumur Mulai Mengering, Rocky Candra Bergerak Kirim Bantuan Air Bersih untuk Warga Tangkit
23 Rumah Terbakar, Gerindra Makassar Bergerak Bantu Warga Asrama Kodam Mattoanging
Peduli Korban Kebakaran, DPC Gerindra Badung Turun Langsung Salurkan Bantuan
Baleg Kebut RUU Reforma Agraria, Bob Hasan Targetkan Rampung Sebelum Hari Tani
Sri Meliyana Ingatkan Peserta JKN Aktif Cek Status Kepesertaan
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Prabowo Subianto Disebut Pernah Tolak Dua Kapal Perang Iran di The Multilateral Naval Exercise Komodo 2025
Sugiat Santoso Dorong Anggaran Kementerian Hukum Lebih Berpihak kepada Rakyat
Abdul Wachid: Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
La Tinro Usul Wilayah Adat yang Telah Ditetapkan Ditutup untuk Penerbitan HGU Baru

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

