Connect with us

Politik

Ace Hasan Syadzily Berharap Kuota Tambahan Calon Jemaah Haji Dapat Pertimbangkan Jemaah Haji Lansia

Published

on

Ace Hasan Syadzily

Wakil Ketua VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengungkapkan supaya kuota tambahan calon jemaah haji tahun ini yang sebesar delapan ribu dimanfaatkan untuk calon jemaah haji sesuai dengan daftar tunggunya. Meski demikian, ia mengatakan akan lebih baik jika kuota tambahan itu dapat diprioritaskan untuk jemaah haji lansia.

“Saya berharap kuota tersebut dimanfaatkan untuk peserta haji regular yang saat ini sudah mencapai 221 ribu calon jemaah haji sesuai daftar tunggunya. Kami juga memberikan catatan untuk kuota tambahan tersebut dipergunakan terutama untuk jemaah haji lansia. Pertama bagi jemaah haji lansia mandiri, yang kedua diperuntukkan bagi jemaah lansia sesuai dengan nomor urut berikutnya. Sehingga, tentu proses penyerapannya tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelas Ace di sela-sela rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama dan jajarannya di ruang rapat Komisi VIII DPR RI, Jakarta, Rabu (17/5/2023).

Selain itu, lanjut Ace, pihaknya juga mendukung jika penyerapan kuota tambahan tersebut juga memperhatikan pendamping calon jemaah haji lansia. Karena, sebagaimana diketahui bahwa jumlah jemaah haji lansia pada tahun ini jauh lebih besar dari pada tahun-tahun sebelumnya. Karena pada tahun ini Indonesia juga memberangkatkan jemaah lansia yang tidak dapat berangkat pada tahun 2022 yang lalu.

Dalam kesempatan itu, Politisi Fraksi Partai Golkar ini menegaskan bahwa jika jemaah calon haji lansia tidak memiliki pendamping yang bisa berangkat ke tanah suci, maka Kementerian Agama wajib memberikan pelayanan pendamping, terutama dari aspek petugas. Pasalnya, menurutnya tidak bisa jemaah haji lansia pergi tanpa pendamping, baik pendamping yang dari mahram-nya atau petugas haji.

Karena itu Ace menekankan, jemaah haji tersebut tidak bisa dibiarkan berangkat haji tanpa pendampingan kepada mereka. “Pilihannya ada dua, diberikan kepada lansia atau kita mempersiapkan petugas haji yang memberikan pelayanan pada lansia tersebut,” pungkasnya.

Advertisement

rn

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...