Connect with us

Jabodetabek

Aktivis Antikorupsi Banten untuk Indonesia Bersih Desak KPK Tuntaskan Penyelidikan Dugaan Korupsi Formula E Jakarta dan Bansos Covid-19

Published

on

Sejumlah pemuda yang yang mengatasnamakan Aktivis Antikorupsi Banten untuk Indonesia Bersih mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan berbagai dugaan kasus korupsi seperti Penyelenggaraan Formula E Jakarta dan dugaan korupsi bantuan sosial di DKI Jakarta agar tidak menjadi isu liar.rnPernyataan dan desakan terhadap lembaga antirasuah itu mereka sampaikan melalui aksi pembentangan spanduk sepanjang enam meter yang bertulisakan “TUNTASKAN PENYELIDIKAN KASUS KORUPSI FORMULA E JAKARTA, BONGKAR DUGAAN KORUPSI BANSOS UNTUK MASYARAKAT” di Pandeglang, Banten pada Jum’at sore (20/1/2023).rn rnAhmad Fahru selaku koordinator aksi dengan tegas mendesak KPK agar tidak gentar dalam memberantas dan menuntaskan dugaan korupsi baik yang terjadi di daerah atau di pusat. Terlebih, dugaan korupsi yang terjadi di lingkup pemprov DKI terjadi pda era Anies Baswedan yang kini digadang sebagai Calon Presiden.rn“KPK harus tegas, ini perkara hukum yang harus dituntaskan, agar masyarakat tidak merasa ragu dan bertanya tanya terkait informasi adanya dugaan korupsi di DKI yang kala itu AB sebagai gubernurnya. Buktikan, kalau kerja KPK tidak terkait dengan urusan politik,” tegas Fahru.rnFahru berharap, lembaga yang selama ini diandalkan dalam memberantas korupsi di tanah air itu tidak membuat masyarakat kecewa dengan lambannya dalam menuntaskan dugaan korupsi di DKI.rn“KPK jangan takut, jangan gamang untuk mengungkap skandal dugaan korupsi yang melibatkan orang-orang tertentu, Kita dari aktivis anti korupsi Banten akan terus setia mengawal kasus-kasus korupsi di Indonesia terkhusus kasus Formula E Dan Bansos DKI Jakarta, sampai oknum-oknum yang bermain dengan uang negara tersebut ditangkap oleh KPK,” tegasnya.rnFahru juga mengajak masyarakat untuk mendukung kerja-kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK sekaligus mengingatkan kepada pihak-pihak tertentu khususnya yang terkait dengan perkara yang tengah disidik oleh KPK untuk tidak membangun opini menyesatkan menghambat pemberantasan korupsi.rn“Ini ada adalah momentum mewujudkan Indonesia bersih, jangan sampai kita kecolongan berjamaah orang yang ternyata pimpin Jakarta saja tidak beres dan tidak bersih menjadi calon pemimpin di negeri ini,” pungkasnya.

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...