Andi Iwan Tegaskan Program Perumahan Harus Langsung Menyentuh Kebutuhan Masyarakat

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menegaskan dukungannya terhadap optimalisasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai program prioritas yang dinilai paling langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, tingkat penyerapan anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) diyakini akan menjadi salah satu yang paling optimal di antara mitra kerja Komisi V DPR RI, terutama karena didorong pelaksanaan program BSPS yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Andi Iwan Darmawan Aras dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait beserta jajaran di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

“Program BSPS ini betul-betul menyentuh masyarakat. Karena itu kami mengapresiasi peningkatan target dari 45 ribu menjadi 400 ribu unit dan Komisi V DPR RI siap mendukung penuh apabila ke depan ditingkatkan hingga dua juta unit,” ujarnya.

Lebih lanjut, legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut berharap penyerapan anggaran Kementerian PKP pada akhir tahun dapat kembali sesuai target perencanaan, termasuk mengurangi deviasi negatif yang masih terjadi pada pertengahan tahun anggaran.

Selain BSPS, Andi Iwan Darmawan Aras juga mendorong optimalisasi pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa), khususnya untuk sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi yang dinilai masih membutuhkan dukungan penyediaan hunian layak. Ia menegaskan pembangunan rusunawa perlu diperkuat kembali dalam perencanaan anggaran Tahun 2027 agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Dalam rapat tersebut, Andi Iwan Darmawan Aras turut menyoroti minimnya program penataan kawasan kumuh dan sanitasi di wilayah perkotaan. Menurutnya, sejak program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) tidak lagi berjalan optimal, masyarakat di wilayah kelurahan relatif semakin sedikit memperoleh program yang langsung menyentuh kebutuhan mereka.

“Kita melihat ada kesenjangan antara desa dan kelurahan. Di desa banyak program yang langsung dirasakan masyarakat, sementara di wilayah kelurahan saat ini masih relatif minim. Karena itu program penataan kawasan kumuh dan sanitasi perlu diperkuat kembali,” ungkapnya.

Ia juga mendorong Kementerian PKP untuk terus melakukan inovasi pembiayaan dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), guna mendukung pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Selain itu, Andi Iwan Darmawan Aras menilai persoalan penyediaan lahan masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan perumahan nasional. Karena itu, diperlukan penguatan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN, BUMN, dan Kementerian Kehutanan agar penyiapan lahan untuk pembangunan perumahan dapat lebih optimal.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memperluas pelaksanaan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sehingga akses masyarakat terhadap rumah subsidi dapat semakin meningkat.

“Kemudian yang menjadi persoalan utama memang masalah lahan. Kita lihat bagaimana koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN, BUMN, dan Kehutanan dapat membuat penyiapan lahan lebih optimal sehingga program FLPP juga bisa lebih dimaksimalkan,” pungkasnya.