Connect with us

Politik

Anggaran Kemnaker Naik, PPP Minta Perlindungan Pekerja Migran Ditingkatkan

Published

on

rnPartai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) lebih ditingkatkan. Hal ini karena PMI sering kali menghadapi masalah ketika berjuang mencari nafkah di luar negeri.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PPP, Anas Thahir mengatakan perlindungan tersebut sebagai bentuk perhatian terhadap pekerja migran Indonesia. Apalagi anggaran di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) diusulkan meningkat tahun depan.rn“Perlindungan pekerja migran Indonesia harus ditingkatkan. Sudah sepantasnya negara melalui institusi terkait menaruh perhatian besar terhadap permasalahan yang didera oleh para pahlawan devisa,” ujarnya, Minggu (27/8/2023).rnAnas Thahir menjelaskan dalam RAPBN tahun 2024, anggaran Kemnaker direncanakan sebesar Rp 6,085 triliun. Anggaran ini mengalami kenaikan Rp 1, 051 triliun dari pagu APBN 2023. Menurutnya, peningkatan perlindungan pekerja migran Indonesia harus seiring dengan kenaikan pagu anggaran tersebut.rnBerdasarkan data pengaduan crisis center Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), sepanjang tahun 2019 – 2022 terdapat beberapa masalah yang menjadi trending pengaduan. BP2MI mencatat terdapat 592 total pengaduan Pekerja Migran Indonesia periode Januari – April 2023. Per bulan April 2023, tercatat ada 85 pengaduan.rn“Masalah PMI illegal, diskriminasi, gaji PMI yang tidak diberikan, penipuan terhadap kontrak kerja, dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) masih menjadi trending masalah yang mendera PMI,” jelasnya.rnSecara terperinci, sejak Januari – April 2023, sebagian besar PMI yang mengajukan pengaduan adalah perempuan, yaitu sebanyak 372 pengaduan. Jika dianalisa berdasarkan negara penempatan, pengaduan PMI terbanyak berasal dari Arab Saudi dengan total sebanyak 156 pengaduan, diikuti oleh Taiwan 95 pengaduan, dan Hong Kong sebanyak 91 pengaduan.rnLebih lanjut, Anas mengatakan pekerja migran Indonesia memiliki sumbangsih devisa untuk Indonesia. Sepanjang tahun 2022, Bank Indonesia melaporkan PMI menyumbangkan devisa sebesar US$ 9,71 miliar.rn“Jumlah tersebut naik 6,01% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai US$ 9,16 miliar,” pungkasnya.rn
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...