Connect with us

Politik

Anggaran Kemnaker Naik, PPP Minta Perlindungan Pekerja Migran Ditingkatkan

Published

on

rnPartai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) lebih ditingkatkan. Hal ini karena PMI sering kali menghadapi masalah ketika berjuang mencari nafkah di luar negeri.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PPP, Anas Thahir mengatakan perlindungan tersebut sebagai bentuk perhatian terhadap pekerja migran Indonesia. Apalagi anggaran di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) diusulkan meningkat tahun depan.rn“Perlindungan pekerja migran Indonesia harus ditingkatkan. Sudah sepantasnya negara melalui institusi terkait menaruh perhatian besar terhadap permasalahan yang didera oleh para pahlawan devisa,” ujarnya, Minggu (27/8/2023).rnAnas Thahir menjelaskan dalam RAPBN tahun 2024, anggaran Kemnaker direncanakan sebesar Rp 6,085 triliun. Anggaran ini mengalami kenaikan Rp 1, 051 triliun dari pagu APBN 2023. Menurutnya, peningkatan perlindungan pekerja migran Indonesia harus seiring dengan kenaikan pagu anggaran tersebut.rnBerdasarkan data pengaduan crisis center Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), sepanjang tahun 2019 – 2022 terdapat beberapa masalah yang menjadi trending pengaduan. BP2MI mencatat terdapat 592 total pengaduan Pekerja Migran Indonesia periode Januari – April 2023. Per bulan April 2023, tercatat ada 85 pengaduan.rn“Masalah PMI illegal, diskriminasi, gaji PMI yang tidak diberikan, penipuan terhadap kontrak kerja, dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) masih menjadi trending masalah yang mendera PMI,” jelasnya.rnSecara terperinci, sejak Januari – April 2023, sebagian besar PMI yang mengajukan pengaduan adalah perempuan, yaitu sebanyak 372 pengaduan. Jika dianalisa berdasarkan negara penempatan, pengaduan PMI terbanyak berasal dari Arab Saudi dengan total sebanyak 156 pengaduan, diikuti oleh Taiwan 95 pengaduan, dan Hong Kong sebanyak 91 pengaduan.rnLebih lanjut, Anas mengatakan pekerja migran Indonesia memiliki sumbangsih devisa untuk Indonesia. Sepanjang tahun 2022, Bank Indonesia melaporkan PMI menyumbangkan devisa sebesar US$ 9,71 miliar.rn“Jumlah tersebut naik 6,01% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai US$ 9,16 miliar,” pungkasnya.rn
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga
Politik2 minggu ago

Titiek Soeharto Apresiasi Capaian Stok Bulog dan Pastikan Kualitas Beras di Ambon Terjaga

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto memastikan ketersediaan dan kualitas stok beras di Provinsi Maluku dalam kondisi aman....

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Batam
Politik2 minggu ago

Andre Rosiade Dorong Penguatan Ekosistem Industri Kota Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penguatan ekosistem industri di Kota Batam melalui kepastian perizinan, keandalan pasokan...

Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali Komisi XII Ingatkan Kesiapan Listrik Seiring Ekspansi Pariwisata di Bali
Politik2 minggu ago

Melchias Markus Mekeng Dorong Bali Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang...

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam
Politik2 minggu ago

Jalal Abdul Nasir Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna...

Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU untuk Percepat Transisi Energi
Politik2 minggu ago

Percepat Transisi Energi, Beniyanto Dorong Perluasan SPKLU

Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mendorong PT PLN (Persero) memperluas pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga ke...

Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat Anis Byarwati Soroti Tingginya Pencabutan Izin BPR dan BPRS di Jawa Barat
Politik2 minggu ago

Anis Byarwati Soroti 48 BPR dan BPRS di Jawa Barat Dicabut Izin Usahanya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)...

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah
Politik2 minggu ago

Wahyu Sanjaya Tekankan PentingnyaLiterasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan...

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah untuk Dukung Kendaraan Listrik
Politik2 minggu ago

Beniyanto Minta PLN Perluas SPKLU hingga Daerah

PT PLN (Persero) perlu memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga ke daerah-daerah kecil. Pemerataan infrastruktur pengisian daya...

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel
Politik2 minggu ago

Marinus Gea Pertanyakan Kesesuaian Data TKA di Sumsel

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah...

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau
Politik2 minggu ago

Nurdin Halid Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang...