Politik
Bambang Haryo Minta Pengembangan Kawasan Industri Diperluas ke Luar Jawa
Published
4 minggu agoon
Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, mendorong agar pengembangan kawasan industri tidak lagi terpusat di Pulau Jawa. Menurutnya, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri harus menjadi momentum untuk mendorong pemerataan pembangunan industri ke berbagai daerah di luar Jawa yang memiliki potensi besar dari sisi sumber daya alam, energi, dan bahan baku.
Hal itu disampaikan Bambang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) RUU Kawasan Industri bersama para pakar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2026).
“Kita ingin mendorong bagaimana kawasan industri bisa berkembang ke luar Jawa sehingga terjadi pemerataan. Padahal daerah-daerah di luar Jawa memiliki potensi yang sangat besar, baik dari sisi bahan baku maupun sumber energi,” ujarnya.
Menurut politisi Fraksi Partai Gerindra itu, pengembangan kawasan industri masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari tumpang tindih regulasi, keterbatasan pasokan energi yang kompetitif, hingga belum memadainya infrastruktur logistik dan transportasi, terutama di wilayah luar Jawa.
Ia menilai Sumatera menjadi salah satu wilayah yang memiliki potensi besar karena didukung ketersediaan sumber daya alam dan energi. Namun, potensi tersebut belum diimbangi dengan infrastruktur logistik yang memadai sehingga kurang menarik bagi investasi industri.
Bambang juga menekankan pentingnya membangun kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan dan jalur pelayaran internasional. Menurutnya, posisi strategis Indonesia yang dilalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) harus dimanfaatkan untuk mendorong lahirnya pusat-pusat industri baru di luar Jawa.
“Negara-negara tetangga mampu memanfaatkan jalur pelayaran internasional untuk mengembangkan kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan. Indonesia juga harus bisa memanfaatkan potensi tersebut,” katanya.
Selain memperkuat konektivitas melalui transportasi laut, Bambang mendorong pengembangan angkutan barang berbasis kereta api guna meningkatkan efisiensi distribusi sekaligus mengurangi beban jalan raya.
Ia juga menegaskan bahwa pengembangan kawasan industri harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah agar tenaga kerja lokal mampu memenuhi kebutuhan industri.
Bambang berharap pembahasan RUU Kawasan Industri dapat menghasilkan kebijakan yang mendorong pemerataan pembangunan nasional.
“Kita ingin kawasan industri tidak hanya berkembang di Jawa, tetapi juga tumbuh di berbagai daerah yang memiliki potensi besar. Dengan begitu, pemerataan ekonomi dan pembangunan bisa benar-benar terwujud,” pungkasnya.
Obon Tabroni Minta Data BPJS Kesehatan Dicocokkan dengan Kondisi Riil di Daerah
Obon Tabroni Desak BGN Percepat Pembangunan Dapur MBG di Luar Jawa
Putih Sari Apresiasi Program PEKA BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Kemandirian Peserta
Rokhmat Ardiyan Dorong Penguatan Cadangan BBM demi Wujudkan Swasembada Energi
Martin Tumbelaka Dorong Penguatan Pengawasan Internal Penegak Hukum
Titiek Soeharto: Tambang Emas Harus Hadirkan Kesejahteraan bagi Masyarakat Banyuwangi
Danang Wicaksana Tegaskan DPR Akan Awasi Layanan Penyeberangan 3T di NTT
Komisi IV DPR Akan Panggil PT BSI, Titiek Soeharto: Tambang Harus Sejahterakan Masyarakat
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Prabowo Subianto Disebut Pernah Tolak Dua Kapal Perang Iran di The Multilateral Naval Exercise Komodo 2025
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Perolehan Medali Sea Games 2025, Indonesia Sementara Kumpulkan 62 Emas
Turn Back Hoax: [SALAH] Ditemukan Gunung Emas Baru di Papua
Salat Jumat di Masjid Abdullah Noor Pecenongan, Wapres Sapa Warga dan Salurkan Bantuan Sembako
Ketua ICMI Orda Kota Bekasi Inayatullah Hadiri Kajian Tafsir Tematik

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

