Politik
Bambang Haryo Minta Pengembangan Kawasan Industri Diperluas ke Luar Jawa
Published
3 bulan agoon
Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, mendorong agar pengembangan kawasan industri tidak lagi terpusat di Pulau Jawa. Menurutnya, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri harus menjadi momentum untuk mendorong pemerataan pembangunan industri ke berbagai daerah di luar Jawa yang memiliki potensi besar dari sisi sumber daya alam, energi, dan bahan baku.
Hal itu disampaikan Bambang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) RUU Kawasan Industri bersama para pakar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2026).
“Kita ingin mendorong bagaimana kawasan industri bisa berkembang ke luar Jawa sehingga terjadi pemerataan. Padahal daerah-daerah di luar Jawa memiliki potensi yang sangat besar, baik dari sisi bahan baku maupun sumber energi,” ujarnya.
Menurut politisi Fraksi Partai Gerindra itu, pengembangan kawasan industri masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari tumpang tindih regulasi, keterbatasan pasokan energi yang kompetitif, hingga belum memadainya infrastruktur logistik dan transportasi, terutama di wilayah luar Jawa.
Ia menilai Sumatera menjadi salah satu wilayah yang memiliki potensi besar karena didukung ketersediaan sumber daya alam dan energi. Namun, potensi tersebut belum diimbangi dengan infrastruktur logistik yang memadai sehingga kurang menarik bagi investasi industri.
Bambang juga menekankan pentingnya membangun kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan dan jalur pelayaran internasional. Menurutnya, posisi strategis Indonesia yang dilalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) harus dimanfaatkan untuk mendorong lahirnya pusat-pusat industri baru di luar Jawa.
“Negara-negara tetangga mampu memanfaatkan jalur pelayaran internasional untuk mengembangkan kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan. Indonesia juga harus bisa memanfaatkan potensi tersebut,” katanya.
Selain memperkuat konektivitas melalui transportasi laut, Bambang mendorong pengembangan angkutan barang berbasis kereta api guna meningkatkan efisiensi distribusi sekaligus mengurangi beban jalan raya.
Ia juga menegaskan bahwa pengembangan kawasan industri harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah agar tenaga kerja lokal mampu memenuhi kebutuhan industri.
Bambang berharap pembahasan RUU Kawasan Industri dapat menghasilkan kebijakan yang mendorong pemerataan pembangunan nasional.
“Kita ingin kawasan industri tidak hanya berkembang di Jawa, tetapi juga tumbuh di berbagai daerah yang memiliki potensi besar. Dengan begitu, pemerataan ekonomi dan pembangunan bisa benar-benar terwujud,” pungkasnya.
You may like
Sudiyono Salurkan Bantuan Air Bersih untuk Warga Terdampak Kekeringan di Bojonegoro
Presiden Prabowo Resmikan LRT Kelapa Gading–Manggarai, Perkuat Transportasi Terpadu Jakarta
Resmikan LRT Kelapa Gading–Manggarai, Presiden Prabowo: Bukti Pusat dan Daerah Bisa Gotong Royong
Di Tengah Peresmian LRT, Presiden Prabowo Sampaikan Duka untuk Korban KM Virgo
Naik LRT Bareng Presiden Prabowo, Warga Rasakan Transportasi Publik yang Nyaman
Presiden Prabowo Subianto Jajal LRT Jakarta Kelapa Gading–Manggarai
Peduli Warga Terdampak Kekeringan, PP PIRA Salurkan Bantuan Air Bersih di Sejumlah Daerah
Fraksi Gerindra Gelar FGD RUU Sisdiknas, Serap Masukan Akademisi dan Praktisi Pendidikan
Dedi Mulyadi Tak Bisa Maju Capres 2029 dari Gerindra, Tiket Sudah Diberikan kepada Prabowo?
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Sosok Airlangga Masih Dibutuhkan Golkar
Opini Newsmax, Prabowo dan Peluang Kemakmuran untuk Indonesia
Dunia Butuh Generasi Muda Bahagia, Tangguh dan Sehat Jiwa
Abdul Wachid: Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran BPJPH dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Sugiat Santoso Dorong Anggaran Kementerian Hukum Lebih Berpihak kepada Rakyat

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

