Banggar DPR RI Kawal APBN Berdampak, Wihadi Tampung Aspirasi Pemerintah Daerah di NTT

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Wihadi Wiyanto, menegaskan kunjungan kerja Banggar DPR RI ke Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Jumat (3/7/2026), bertujuan menyerap aspirasi pemerintah daerah terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penyaluran Transfer ke Daerah (TKD), serta kondisi perekonomian daerah sebagai bahan penyusunan dan penyempurnaan kebijakan fiskal nasional.

Hal tersebut disampaikan Wihadi saat memimpin audiensi Banggar DPR RI bersama Gubernur NTT, para bupati dan wali kota se-NTT, perwakilan Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, serta jajaran Kantor Wilayah Kementerian Keuangan di Kantor Bupati Manggarai Barat.

Dalam paparannya, Pejuang Politik Fraksi Partai Gerindra itu menyampaikan bahwa perekonomian NTT menunjukkan tren yang positif. Pertumbuhan ekonomi provinsi tersebut tercatat sebesar 5,14 persen pada 2025 dan meningkat menjadi 5,32 persen secara tahunan pada triwulan I 2026.

“Namun demikian, struktur ekonomi NTT yang masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan membuat daerah ini rentan terhadap perubahan iklim serta gangguan ketahanan pangan,” ujar Wihadi.

Ia menjelaskan, pemerintah telah menetapkan sejumlah prioritas pembangunan NTT dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Fokus pembangunan tersebut meliputi penguatan ketahanan pangan, air dan energi, peningkatan konektivitas antar wilayah, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

“Fokus pembangunan tersebut mencakup penguatan ketahanan pangan, air, dan energi, peningkatan konektivitas antar wilayah, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Selain itu, Wihadi menyoroti percepatan pelaksanaan berbagai program prioritas nasional, seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, digitalisasi pembelajaran, penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga program pengentasan kemiskinan.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat, alokasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 untuk Provinsi NTT mencapai Rp29,78 triliun, yang terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp9,57 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp20,21 triliun.

Menurut Wihadi, hingga 31 Mei 2026 realisasi Belanja Pemerintah Pusat telah mencapai Rp3,397 triliun atau 35,50 persen dari pagu, sedangkan realisasi Transfer ke Daerah mencapai Rp9,138 triliun atau 45,23 persen dari pagu.

Ia juga memaparkan sejumlah program strategis yang tengah dijalankan pemerintah di NTT, di antaranya pembangunan jalan melalui Instruksi Presiden Jalan Daerah yang mencakup 23 paket pekerjaan sepanjang 98,52 kilometer dengan nilai investasi Rp421,9 miliar, serta penguatan ketahanan pangan nasional melalui target pengadaan satu juta ton jagung.

Wihadi menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempercepat pembangunan di daerah.

“Efektivitas pemanfaatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, perluasan digitalisasi ekonomi, peningkatan akses pembiayaan UMKM, penguatan konektivitas, optimalisasi penerimaan perpajakan, serta pengawasan kepabeanan menjadi faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso, menyampaikan bahwa stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga. Menurutnya, inflasi dan pertumbuhan ekonomi berada pada tren yang stabil berkat penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), perluasan digitalisasi sistem pembayaran, serta peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM.

Sementara itu, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan pembangunan daerah difokuskan pada penguatan ketahanan pangan, pembangunan konektivitas antar wilayah, pengembangan kawasan pariwisata Labuan Bajo–Flores, hilirisasi komoditas unggulan, serta percepatan pembangunan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Ia menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat daya saing ekonomi daerah.

Menutup kegiatan tersebut, Banggar DPR RI menegaskan seluruh aspirasi, masukan, serta data yang diperoleh selama kunjungan kerja akan menjadi bahan pembahasan di tingkat pusat guna menyempurnakan kebijakan fiskal nasional dan mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.