Connect with us

Politik

Charles Dorong Pemerintah Ambil Langkah Ekstra Kurangi Dampak Gejolak Ekonomi

Published

on

JAKARTA (24 Desember): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Charles Meikyansah mengingatkan pentingnya stabilitas ekonomi selama masa libur akhir tahun. Ia berharap pemerintah bisa menerapkan strategi yang efektif guna menekan kenaikan harga barang pokok di momen Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

Kenaikan harga barang dan kebutuhan pokok di momen akhir tahun sering menjadi beban tambahan bagi masyarakat, terutama bagi keluarga dengan penghasilan rendah. Kami berharap pemerintah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menekan kenaikan harga barang bahan pokok jelang libur akhir tahun,” kata Charles dalam keterangan tertulisnya, Senin (23/12).

Menurut Charles, harus ada strategi yang lebih komprehensif untuk mengantisipasi lonjakan permintaan serta fluktuasi harga, seperti meningkatkan kapasitas produksi menjelang akhir tahun sehingga ketersediaan barang dapat mencukupi permintaan pasar.

Momen liburan tidak hanya menjadi waktu untuk merayakan, tetapi juga menuntut masyarakat untuk mengeluarkan anggaran lebih besar daripada biasanya,” tuturnya.

Untuk itu, tambah Charles, pihaknya mendukung upaya-upaya pemerintah dalam perbaikan sistem distribusi barang agar tidak terjadi pemborosan dan penumpukan barang di lokasi tertentu yang dapat menyebabkan lonjakan harga.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi yang meningkat pada bulan-bulan menjelang akhir tahun dapat berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan triwulan III 2024 mencapai 4,95% (yoy) setelah sebelumnya mencatat 5,05% (yoy) pada triwulan II.

Meskipun inflasi terkendali pada angka sekitar 2,5%, namun inflasi inti tetap tinggi. Hal itu menunjukkan bahwa meskipun harga barang kebutuhan pokok mungkin tidak mengalami lonjakan signifikan, ada tekanan inflasi di sektor lain yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat.

Advertisement

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur IV (Lumajang dan Jember) itu pun mendorong pemerintah memberikan langkah ekstra untuk mengurangi dampak gejolak perekonomian global terhadap masyarakat.

Demi menjaga kesejahteraan masyarakat, pemerintah kita harapkan dapat melakukan pengawasan lebih intensif terhadap praktik perdagangan, termasuk penegakan hukum terhadap pelanggaran yang merugikan konsumen, seperti penimbunan barang dan penetapan harga sepihak,” tegas Charles.

Di samping itu, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan hanya berada di kisaran 2,6%-3,2% pada akhir tahun 2024. Ketidakpastian itu dapat memengaruhi ekspor Indonesia dan investasi asing, yang sangat bergantung pada kondisi pasar global.

Belum lagi banyak pekerja di sektor informal yang tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Meskipun konsumsi rumah tangga tumbuh 4,91%, ada indikasi bahwa daya beli masyarakat menurun akibat inflasi dan biaya hidup yang meningkat.

Tantangan-tantangan tersebut dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena konsumsi merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan,” ucap Charles.

Charles juga menegaskan, tahun baru harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk merancang program yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Charles pun mengingatkan masyarakat untuk tetap bersikap bijak dalam berbelanja di akhir tahun.

Dengan menyusun anggaran dan memprioritaskan kebutuhan, diharapkan masyarakat dapat bertahan meskipun ada fluktuasi harga yang tidak terhindarkan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Charles menilai stabilitas ekonomi dan harga pasar di akhir tahun menjadi isu yang krusial dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Ia berharap setiap kementerian/lembaga terkait dapat menanggapi isu tesebut dengan kebijakan yang efektif serta responsif menghadapi dinamika ekonomi yang ada.

Advertisement

Harus ada kerja sama lintas instansi untuk memastikan ketersediaan barang dan sebagai upaya menghindari spekulasi harga yang tidak wajar,” sebut Charles.

“Tentunya upaya bersama antara pemerintah, DPR, dan stakeholder berkepentingan serta masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan berkeadilan di masa mendatang,” imbuhnya.

(RO/*)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...