Cindy Salabila Ingatkan Penyusunan RUU Harus Perhatikan Kebutuhan Daerah

TARAKAN (11 November): Kunjungan anggota DPR RI ke daerah bertujuan untuk menyerap aspirasi pemerintah daerah dan akademisi setempat agar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, termasuk masyarakat daerah.

Hal tersebut disampaikan anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai NasDem, Cindy Monica Salsabila Setiawan, saat mengikuti kunjungan kerja spesifik ke Tarakan, Kalimantan Utara, Rabu (6/11).

“Kami hadir untuk menyerap aspirasi pemerintah daerah dan beberapa akademisi di Kaltara. Banyak usulan yang muncul seperti isu status guru dan dosen yang disampaikan rektor universitas setempat,” ungkap Cindy Monica Salsabila.

Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Barat II (Padang Pariaman, Agam, Lima Puluh Kota, Pasaman, Pasaman Barat, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman) itu menekankan pentingnya meaningful participation dalam proses legislasi. Bahwa proses penyusunan prolegnas harus mempertimbangkan kebutuhan dari berbagai wilayah, tidak hanya berdasarkan perspektif pusat.

“Kami ingin menyarankan agar prinsip ini tidak hanya diterapkan antara pemerintah pusat dan DPR RI, tetapi juga dalam pembuatan peraturan daerah oleh pemda dan DPRD setempat. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan lokal,” tambahnya.

Cindy ikut membahas RUU tentang Masyarakat Hukum Adat (MHA), yang saat ini menjadi salah satu prioritas prolegnas yang didorong Fraksi Partai NasDem. Ia menyampaikan bahwa masyarakat Kaltara menyambut positif RUU itu.

“Mengingat setiap kota dan kabupaten di Kaltara sudah memiliki peraturan daerah terkait hukum adat. Ini menunjukkan dukungan daerah untuk pelestarian dan pengakuan hukum adat. Saya berharap prolegnas yang kita susun, terutama prioritas, bisa benar-benar sesuai urgensi dan berdampak positif bagi masyarakat luas,” tukas Cindy.

Kunjungan kerja tersebut menjadi upaya konkret DPR RI dalam menjemput aspirasi langsung dari daerah. Cindy berharap masukan-masukan yang disampaikan bisa membawa perubahan positif bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan seperti Kaltara. (dpr.go.id/*)