Dasco Pimpin Koordinasi DPR-Pemerintah, Harga Gas Industri Disesuaikan untuk Jaga Daya Saing dan Cegah PHK

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memimpin rapat koordinasi antara DPR RI dan Pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), guna menyiapkan langkah penyesuaian harga gas industri sebagai respons terhadap dinamika geopolitik global sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Menurut Dasco, kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga daya saing industri, memastikan keberlangsungan dunia usaha, serta mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Hari ini kami melakukan koordinasi untuk merespons berbagai dinamika geopolitik yang berkaitan dengan kebijakan dalam mempertahankan ekonomi nasional, khususnya di sektor gas. Ada kabar baik dari Pak Menteri ESDM,” ujar Dasco dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Penguatan Fiskal dan Moneter di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Rapat tersebut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati dan Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua Komisi XI Misbakhun, Wakil Ketua Komisi XI Mohamad Hekal, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta perwakilan Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, Pertamina, dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN).

Dasco menyebut kebijakan penyesuaian harga gas menjadi angin segar bagi pelaku industri maupun kalangan pekerja yang sebelumnya mengkhawatirkan kenaikan harga gas dapat memicu PHK.

“Ini kabar gembira bagi kalangan industri maupun teman-teman dari serikat pekerja yang sebelumnya mengeluhkan dampak kenaikan harga gas industri,” katanya.

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan pemerintah telah menerima berbagai masukan dari asosiasi industri, termasuk sektor keramik, serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Hasil koordinasi bersama DPR RI melahirkan sejumlah langkah untuk menjaga keberlangsungan industri sekaligus melindungi lapangan kerja.

Pemerintah menetapkan tiga skema harga gas bagi industri. Pertama, Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) tetap dipertahankan pada kisaran US$6,5–7 per MMBTU. Kedua, harga gas pipa bagi industri non-HGBT di wilayah Jawa ditetapkan sebesar US$9,6 per MMBTU. Ketiga, harga LNG bagi industri diturunkan menjadi US$13 per MMBTU, dari sebelumnya berkisar US$20–23 per MMBTU, sesuai arahan Presiden untuk menjaga daya saing industri nasional.

Bahlil menjelaskan tingginya harga LNG dipicu menurunnya produksi gas di Jawa Barat yang selama ini memasok kebutuhan kawasan Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Akibatnya, pasokan harus didatangkan dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan daerah lain sehingga memerlukan biaya tambahan untuk transportasi dan regasifikasi sebelum disalurkan melalui jaringan pipa.

Meski demikian, Bahlil menegaskan Indonesia tidak mengalami kekurangan pasokan gas. Produksi gas nasional masih memenuhi target lifting APBN sehingga pemerintah tidak melakukan impor gas. Persoalan utama berada pada tingginya biaya penyediaan LNG bagi industri.

Sebelumnya, DPR RI bersama Pemerintah juga menggelar Rapat Koordinasi Penguatan Fiskal dan Moneter guna memperkuat sinergi kebijakan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Rapat tersebut dihadiri Dewan Ekonomi Nasional, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Pertamina, PGN, pimpinan DPR RI, serta anggota Komisi XI DPR RI.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu menegaskan stabilitas makroekonomi menjadi prioritas utama melalui koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga inflasi, daya beli masyarakat, serta stabilitas nilai tukar rupiah.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyampaikan Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan menjaga stabilitas nilai tukar dan likuiditas. Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung memastikan kondisi fiskal Indonesia tetap sehat dan koordinasi bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus diperkuat guna menjaga likuiditas perbankan dan pertumbuhan kredit.

Menutup konferensi pers, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan koordinasi antara DPR RI, Pemerintah, Bank Indonesia, Dewan Ekonomi Nasional, dan seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat agar kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil berjalan selaras, termasuk dalam menjamin pasokan gas bagi industri nasional.