Di Balik Film “Pesta Babi”: Papua Selatan dalam Perang Propaganda Modern

Oleh: Azis Subekti ( Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra)

Di zaman ini, sebuah bangsa tidak selalu dihancurkan terlebih dahulu dengan peluru. Kadang ia dilemahkan lebih dulu melalui persepsi. Melalui gambar. Melalui emosi. Melalui narasi yang perlahan mengubah cara masyarakat melihat negaranya sendiri.

Karena itu, kita hidup di sebuah masa ketika film, media sosial, dan ruang digital tidak lagi sekadar alat komunikasi. Ia telah berubah menjadi medan perebutan kesadaran.

Dalam dunia modern, propaganda tidak selalu hadir dalam bentuk slogan kasar atau orasi penuh kebencian seperti masa lalu. Ia hadir lebih halus: melalui dokumenter yang tampak humanis, melalui potongan penderitaan yang emosional, melalui narasi yang menyentuh rasa ketidakadilan, lalu secara perlahan membentuk kesimpulan politik tertentu di dalam pikiran publik.

Di titik inilah perdebatan tentang film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita perlu dibaca secara lebih dewasa dan lebih dalam.

Kita harus jujur mengatakan: kritik terhadap pembangunan Papua adalah sesuatu yang sah. Demokrasi memang memerlukan suara-suara yang mengingatkan negara agar tidak kehilangan nurani. Tidak ada pembangunan yang boleh kebal dari kritik.

Tetapi demokrasi juga memerlukan tanggung jawab etik. Sebab kritik yang kehilangan keberimbangan dapat berubah menjadi penggiringan persepsi. Dan penggiringan persepsi yang terus-menerus dipelihara dapat berubah menjadi propaganda sosial yang memperlebar ketidakpercayaan masyarakat terhadap negaranya sendiri.

Film ini lahir dari lingkungan dokumenter advokatif yang memang sejak awal memiliki orientasi perjuangan sosial tertentu. Ia tidak berdiri sebagai laporan jurnalistik netral yang menjaga jarak ketat terhadap semua pihak, melainkan sebagai karya yang sejak awal memilih sudut moral-politiknya sendiri.

Itu hak kreatif pembuat film.

Tetapi justru karena itulah masyarakat perlu membaca film semacam ini dengan kesadaran kritis yang lebih tinggi.

Sebab dalam banyak bagian, film tersebut membangun narasi emosional yang sangat kuat tentang Papua Selatan: tentang hutan yang hilang, tanah adat yang berubah, masyarakat yang merasa tersingkir, dan pembangunan yang dipotret seolah hadir terutama sebagai ancaman.

Masalahnya bukan pada munculnya luka sosial itu. Sebagian keresahan tersebut memang nyata hidup di tengah masyarakat Papua. Masalahnya adalah ketika kompleksitas Papua direduksi menjadi panggung moral sederhana: negara sebagai kekuatan yang datang merampas, sementara masyarakat adat ditempatkan sepenuhnya sebagai korban yang tidak memiliki ruang agensi selain melawan.

Padahal kenyataan Papua jauh lebih rumit daripada itu.

Papua bukan ruang hitam-putih.

Di sana ada masyarakat adat yang kritis terhadap pembangunan. Tetapi ada pula orang asli Papua yang berharap anak-anaknya keluar dari kemiskinan melalui hadirnya pendidikan, jalan, listrik, layanan kesehatan, pasar, investasi, dan keterhubungan ekonomi.

Di sana ada kegelisahan ekologis yang nyata. Tetapi ada pula kenyataan sosial yang tidak kalah nyata: kemiskinan, keterisolasian, angka kematian bayi yang tinggi, keterbatasan akses pendidikan, dan rendahnya kualitas pelayanan dasar di banyak wilayah.

Data BPS menunjukkan Papua Selatan hasil SUPAS 2025 berpenduduk sekitar 550.300 jiwa dengan tingkat kemiskinan sekitar 19,26 persen. Angka kematian bayi mencapai 34,49, sementara ketimpangan kualitas hidup antarwilayah masih sangat lebar. IPM Merauke berada di sekitar 75,11, sedangkan Asmat masih sekitar 58,55.

Angka-angka itu bukan propaganda negara. Ia adalah realitas manusia.

Karena itu, Papua memang membutuhkan pembangunan yang serius.

Indonesia juga tidak hidup di ruang global yang tenang. Dunia sedang menghadapi ancaman krisis pangan, perubahan iklim, dan perebutan rantai pasok strategis antarnegara. Hampir seluruh negara besar kini berlomba mengamankan pangan dan energi mereka sendiri. Dalam konteks itulah Merauke dipandang strategis sebagai salah satu masa depan ketahanan pangan nasional.

Secara geopolitik, itu bukan gagasan yang aneh.

Tetapi justru karena Papua sangat strategis, maka Papua juga menjadi sangat rentan terhadap perang persepsi global.

Kita harus memahami bahwa konflik modern sering kali bergerak melalui isu lingkungan, identitas adat, hak masyarakat lokal, dan ketidakpercayaan terhadap negara. Semua itu bisa menjadi isu yang sah secara moral. Tetapi pada saat yang sama, seluruh isu tersebut juga sangat mudah dipakai sebagai instrumen mobilisasi politik, tekanan internasional, bahkan pembentukan delegitimasi terhadap negara berkembang yang sedang bertarung mengelola sumber daya strategisnya.

Dalam konteks inilah pola penyebaran film Pesta Babi menjadi penting dibaca.

Film ini tidak terutama bergerak melalui jalur komersial terbuka sebagaimana film umum. Ia lebih banyak beredar melalui jaringan komunitas, forum aktivisme, kampus, asrama mahasiswa, diskusi terbatas, dan pemutaran berbasis solidaritas isu.

Model seperti ini bukan sesuatu yang kebetulan.

Ia adalah pola komunikasi modern yang sangat efektif dalam membangun resonansi emosional dan identitas kolektif. Dalam teori komunikasi massa kontemporer, pendekatan seperti ini bekerja melalui metode ABC: affective, behavioral, dan cognitive.

Pertama, affective: membangun emosi. Publik disentuh melalui visual penderitaan, rasa kehilangan, simbol adat, dan ketakutan akan masa depan.

Kedua, behavioral: mendorong tindakan kolektif. Diskusi, solidaritas, jejaring kampus, komunitas, dan mobilisasi opini publik dibangun secara bertahap melalui ruang-ruang sosial yang lebih intim dan ideologis.

Ketiga, cognitive: menanamkan kerangka berpikir tertentu secara berulang—bahwa pembangunan Papua identik dengan kolonialisme baru, bahwa negara hadir terutama sebagai ancaman, dan bahwa relasi antara Papua dan Indonesia dipahami terutama melalui rasa curiga.

Di sinilah propaganda modern bekerja paling efektif: bukan dengan memaksa orang percaya, tetapi dengan membentuk suasana batin kolektif yang perlahan membuat masyarakat hanya mampu melihat satu sisi kenyataan.

Padahal Papua membutuhkan lebih dari sekadar kemarahan.

Papua membutuhkan jalan keluar.

Dan jalan keluar itu tidak mungkin dibangun dengan saling meniadakan.

Negara tidak boleh anti kritik. Tetapi kritik juga tidak boleh kehilangan tanggung jawab etiknya terhadap masa depan sosial sebuah masyarakat.

Karena itu, kesalahan terbesar pembangunan Papua selama bertahun-tahun sebenarnya bukan semata terlalu banyak pembangunan, melainkan terlalu sedikit keterhubungan batin dengan masyarakat Papua sendiri.

Kita terlalu sering membawa desain besar dari luar tanpa cukup memberi ruang bagi denyut kehidupan lokal untuk menjadi subjek utama pembangunan. Akibatnya, sebagian masyarakat Papua merasa pembangunan hadir sebagai sesuatu yang asing: besar secara fisik, tetapi jauh secara emosional.

Di sinilah perubahan cara pandang menjadi sangat penting.

Papua tidak boleh diperlakukan hanya sebagai hamparan sumber daya nasional. Papua harus dilihat sebagai ruang hidup manusia yang memiliki sejarah, memori kolektif, identitas budaya, dan harga diri sosial.

Karena itu, pendekatan pembangunan Papua ke depan harus naik kelas: dari sekadar pembangunan infrastruktur menuju pembangunan kepercayaan.

Masyarakat adat harus dilibatkan sejak awal dalam pengambilan keputusan. Hak tanah adat harus dihormati secara sungguh-sungguh. Pendidikan harus melahirkan lebih banyak elite intelektual orang asli Papua. Ekonomi lokal seperti sagu, perikanan rawa, hutan sosial, dan usaha berbasis kampung harus diposisikan sebagai bagian modern dari ketahanan pangan nasional, bukan dipandang sebagai simbol keterbelakangan.

Papua juga membutuhkan semakin banyak orang asli Papua yang menjadi pemilik arah pembangunan daerahnya sendiri: birokrat, pengusaha, akademisi, aktivis sosial, tokoh adat, tenaga kesehatan, dan generasi muda yang mampu menjembatani modernitas dengan akar budayanya.

Sebab kemajuan Papua tidak akan pernah benar-benar berhasil bila orang Papua hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri.

Tetapi di saat yang sama, masyarakat Indonesia juga perlu memiliki ketahanan kognitif yang kuat. Tidak semua narasi yang paling emosional selalu menghadirkan keseluruhan kenyataan. Tidak semua film dokumenter otomatis netral. Dan tidak semua propaganda hadir dalam wajah yang kasar.

Kadang propaganda datang dengan wajah yang paling manusiawi.

Karena itu, bangsa yang matang bukan bangsa yang anti kritik, melainkan bangsa yang mampu membedakan antara kritik yang membangun kesadaran bersama dengan narasi yang secara perlahan menumbuhkan keterbelahan sosial dan delegitimasi berkepanjangan terhadap dirinya sendiri.

Papua terlalu penting untuk dijadikan arena perang persepsi.

Di sana ada manusia. Ada luka sejarah yang nyata. Ada kegelisahan yang harus didengar. Tetapi di sana juga ada harapan, masa depan, dan jutaan orang Papua yang ingin maju tanpa kehilangan dirinya sendiri.

Dan mungkin, tugas terbesar negara hari ini bukan hanya membangun Papua lebih cepat, tetapi memastikan bahwa di tengah seluruh pembangunan itu, orang Papua tetap merasa dihargai, didengar, dan menjadi pemilik utama masa depannya sendiri di atas tanah leluhurnya.