Politik
Di Hari Lahir Pancasila, Presiden Prabowo Tegaskan Ekonomi Nasional Harus Berpihak kepada Rakyat
Published
2 bulan agoon
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Pancasila harus menjadi landasan utama dalam pembangunan ekonomi nasional yang berorientasi pada kesejahteraan, pemerataan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penegasan tersebut disampaikan dalam amanatnya pada Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (1/6/2026).
Dalam pidatonya, Presiden menjelaskan bahwa ekonomi yang berlandaskan Pancasila merupakan ekonomi yang religius, berkemanusiaan, serta memperkuat persatuan nasional. Salah satu implementasinya adalah pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekadar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan dan generasi-generasi yang akan datang,” ujar Presiden.
Kepala Negara menekankan bahwa ekonomi Pancasila tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menghadirkan manfaat nyata yang dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Menurut Presiden, negara harus memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat, mulai dari kecukupan gizi anak-anak hingga peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, dan pekerja.
“Anak-anak kita, terutama yang paling lemah dan kurang berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus mendapatkan pupuk tepat waktu dengan harga yang benar. Nelayan harus memperoleh akses pasar yang adil, dibantu, dan diberdayakan,” tegas Presiden.
Ia juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap para pekerja agar memperoleh kesempatan kerja, penghidupan, dan penghasilan yang layak.
“Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi dan harus dibantu,” lanjutnya.
Lebih jauh, Presiden Prabowo menegaskan bahwa ekonomi nasional harus berpihak pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak. Menurutnya, Indonesia harus mampu mengelola kekayaan alamnya sendiri sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh seluruh rakyat.
“Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi,” ucapnya.
Untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional, pemerintah terus mendorong berbagai langkah strategis, antara lain melalui kebijakan ekspor sumber daya alam satu pintu, percepatan hilirisasi dan industrialisasi, serta penguatan tata kelola devisa hasil ekspor.
“Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia,” tegas Presiden.
Pada momentum Hari Lahir Pancasila, Presiden Prabowo menegaskan kembali bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berpijak pada cita-cita para pendiri bangsa, yakni menghadirkan kemakmuran yang adil dan merata bagi seluruh rakyat. Menurutnya, ekonomi Pancasila merupakan jalan menuju Indonesia yang lebih kuat, mandiri, dan sejahtera.
Wakili Menhan RI, Irjen Kemhan Hadiri Farnborough International Airshow 2026 di Inggris Raya
Obon Tabroni Minta Data BPJS Kesehatan Dicocokkan dengan Kondisi Riil di Daerah
Obon Tabroni Desak BGN Percepat Pembangunan Dapur MBG di Luar Jawa
Putih Sari Apresiasi Program PEKA BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Kemandirian Peserta
Rokhmat Ardiyan Dorong Penguatan Cadangan BBM demi Wujudkan Swasembada Energi
Martin Tumbelaka Dorong Penguatan Pengawasan Internal Penegak Hukum
Titiek Soeharto: Tambang Emas Harus Hadirkan Kesejahteraan bagi Masyarakat Banyuwangi
Danang Wicaksana Tegaskan DPR Akan Awasi Layanan Penyeberangan 3T di NTT
Prabowo Subianto Pernah Tolak Kapal Perang Iran di MNEK 2025 karena Tekanan Amerika Serikat?
Prabowo Subianto Disebut Pernah Tolak Dua Kapal Perang Iran di The Multilateral Naval Exercise Komodo 2025
Turn Back Hoax: [SALAH] Gambar Detik.com Ganjar Menonton Video Bokep
Kalender November 2025: Tanggal Merah, Hari Besar, Weton Jawa dan Hijriah
Perolehan Medali Sea Games 2025, Indonesia Sementara Kumpulkan 62 Emas
Turn Back Hoax: [SALAH] Ditemukan Gunung Emas Baru di Papua
Salat Jumat di Masjid Abdullah Noor Pecenongan, Wapres Sapa Warga dan Salurkan Bantuan Sembako
Ketua ICMI Orda Kota Bekasi Inayatullah Hadiri Kajian Tafsir Tematik

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...
Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...
Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer
Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...
Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...
Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...
Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...
Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...
Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...
Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...
Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...

