Dorong Kemandirian Ekonomi, NasDem Surabaya Gelar Pelatihan Sol Sepatu untuk Difabel

SURABAYA (3 Desember): DPD Partai NasDem Surabaya bersama Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) mengadakan pelatihan sol sepatu dan sandal untuk puluhan difabel, di kantor DPD Partai NasDem Surabaya, Selasa (3/12).

Pelatihan tersebut tidak hanya menjadi wujud kepedulian, tetapi juga bagian dari peringatan Hari Disabilitas Internasional.

Sekretaris DPD Partai NasDem Surabaya, H. Imam Syafi’i, menegaskan bahwa pelatihan ini adalah langkah awal untuk meningkatkan kemandirian ekonomi difabel.

“Pelatihan ini bertujuan membekali teman-teman difabel dengan keterampilan agar mereka dapat mandiri secara ekonomi. Supaya nanti mereka bisa mencari rejeki dengan keterampilan yang kami ajarkan,” kata dia.

Imam juga menegaskan bahwa Partai NasDem akan terus mendampingi komunitas difabel, termasuk dalam advokasi kebijakan dan penguatan ekonomi. NasDem lanjut dia tidak akan berhenti hanya pada pelatihan ini.

Melalui kegiatan ini, NasDem dan PPDI berharap pemerintah kota segera memberikan perhatian nyata bagi komunitas difabel, terutama dalam akses pekerjaan, modal usaha, dan fasilitas yang layak.

“Kami ingin menunjukkan bahwa dukungan nyata terhadap difabel adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” kata Imam.

Sementara itu, Ketua PPDI Surabaya, Anas Yusuf, menyatakan bahwa pelatihan ini merupakan langkah awal yang penting, terutama mengingat belum adanya program serupa dari Pemerintah Kota Surabaya.

“Ini pertama kalinya kami mengadakan pelatihan sol sepatu. Harapannya, teman-teman difabel yang belum bekerja dapat memiliki peluang usaha, sementara yang sudah bekerja bisa menambah penghasilan,” ujar Anas.

Anas juga menyebut masih minimnya perhatian pemerintah terhadap komunitas difabel di Surabaya.

Dia merinci berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, pemerintah wajib memberikan kuota pekerjaan minimal 2% untuk difabel di sektor pemerintahan dan minimal 1% di sektor swasta. Namun, hingga kini kebijakan tersebut belum terealisasi karena ketiadaan Peraturan Wali Kota (Perwali) yang mendukung.

Selain itu, Anas juga menyoroti kurangnya bantuan dan akses layanan pemerintah untuk difabel. (WH)