Connect with us

Politik

Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2023, Endang Maria Ungkap Sejumlah Persoalan

Published

on

rnAnggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti mengungkapkan sejumlah persoalan yang ditemui selama penyelenggaraan ibadah haji 2023. Salah satunya, terkait persoalan konsumsi yang terjadi di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) yang dikelola oleh pihak tuan rumah, Pemerintah Arab Saudi. Yaitu, banyak ditemukan sebagian makanan yang sudah rusak atau sudah tidak layak untuk dikonsumsi.rn“Kita ambil secara sampling (random) itu ternyata dari 100.000 setiap tumpukan (makanan) itu ada yang rusak. Nah, dari itu mereka (Pemerintah Arab Saudi) sudah tidak mau menggunakan, jadi semua dianggap rusak. Meskipun yang rusak itu mungkin hanya 10 tetapi dianggap itu semua rusak. Alhasil, ini akan merugikan jamaah haji,” ungkap Endang usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Bandara Soekarno Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, Jumat (1/9/2023).rnPersoalan lainnya yakni adanya kebijakan dari Kementerian Haji Arab Saudi yang membuka kesempatan secara luas bagi orang yang mau berhaji tanpa melalui agen perjalanan atau dilakukan mandiri. Menurutnya, kebijakan ini menjadi perhatian khusus karena terkait dengan perlindungan dari Pemerintah Indonesia.rn“Jangan sampai kemudian jamaah hanya pesan mau umrah lewat Traveloka, tetapi di sana perlindungannya kita tidak ada. Jangan sampai itu nanti justru merugikan masyarakat muslim itu sendiri pada saat pelaksanaan haji ataupun umrah itu,” pesan Politisi Fraksi Partai Golkar ini.rnDirinya berharap, berbagai masukan dan evaluasi yang disampaikan dalam tinjauan tersebut dapat menjadi bahan untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat Komisi VIII. Selain itu ia berharap permasalahan yang sama tidak akan terulang kembali setelah memahami dengan detail mengenai kekurangan dan kelemahan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji kemarin.rn“Ini akan menjadi catatan-catatan penting kita. Sehingga kita sebagai bangsa besar dan (memiliki penduduk) muslim besar dalam pelaksanaan haji ataupun umrah ini masyarakat merasa terlindungi oleh negara. Jadi kita lebih memproteksi ke sananya,” tutup Endang.rn
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik5 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik5 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik5 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik6 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik6 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik6 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik6 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik6 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik6 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik6 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...