Hatari Pertanyakan Rendahnya Serapan Anggaran Bappenas

JAKARTA (11 September): Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Achmad Hatari, mempertanyakan rendahnya serapan anggaran di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2023. Terlebih, tahun anggaran 2023 sudah hampir selesai pada Desember mendatang.

“Serapan anggaran 2023, posisi 6 September, baru 52%. Kalau mau dihitung rata-rata, tinggal tiga bulan (masa tahun anggaran). Seharusnya sudah lebih,” ujar Hatari dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/9).

Hatari mengingatkan, tahun anggaran 2023 tinggal tiga bulan lagi. Terlebih, di sisa bulan yang ada akan cukup banyak hari libur nasional.

“Sedangkan target serapan anggaran 2023 itu 97,5%, kalau sampai Desember. Sedangkan Desember juga ada berapa tanggal merah, Natal dan Tahun Baru,” imbuhnya.

Legislator NasDem dari Dapil Maluku Utara itu membandingkan serapan anggaran Kementerian PPN/Bappenas di tahun 2022 lalu yang pada bulan September sudah mencapai 68,9 %.

“Saya tidak menyinggung soal kebijakan, itu Bappenas punya wilayah. Saya mau tahu serapan dan pengelolaannya. Kalau Bappenas mengatakan sanggup 97,5 %, pada posisi Desember. Harus pakta integritas. Saya akan kejar nanti. Ini soal sangat prinsip,” tegas Hatari.

Lebih lanjut dalam rapat tersebut, Hatari menyinggung soal rencana program prioritas Kementerian PPN/Bappenas pada 2024. Salah satunya rekomendasi kebijakan dan arah pengembangan Jakarta pascapemindahan ibu kota negara (IKN) dengan visi kota global.

Hatari meminta Bappenas menjelaskan kepada DPR dan masyarakat terkait rencana itu ecara detail. Termasuk menjelaskan apa itu kota global dan bagaimana langkah untuk mencapainya.

Menjawab pertanyaan tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menjelaskan bahwa ada beberapa program yang sudah terlaksana namun pembayarannya belum dilakukan. Hal itu menjadi salah satu sebab rendahnya serapan anggaran hingga September 3023.

“Tapi memang ada anggaran-anggaran yang sudah, kegiatannya sudah diselesaikan tetapi pembayarannya belum. Misalnya ASEAN Blue Economy Initiative, itu belum dibayarkan waktu itu. Kemudian yang besar juga, finalisasi kontrak desain paviliun World Osaka Expo,” jelasnya.

Namun, Suharso menjamin bahwa target serapan anggaran 97,5% pada bulan Desember akan tercapai. (dis/*)