Imron Amin Dorong Akuntabilitas Anggota melalui Penguatan Pengawasan TNKB Khusus

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memperkuat kerja sama dan komunikasi dengan Polresta Serang guna mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan MKD dalam menjaga kehormatan serta martabat DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Wakil Ketua MKD DPR RI, Imron Amin, mengatakan kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan dan pengawasan yang menjadi salah satu fungsi utama MKD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MD3.

“Keberadaan MKD DPR RI bertujuan menjaga dan menegakkan kehormatan serta keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat,” ujar Imron saat pertemuan dengan jajaran Polresta Serang, Banten, Rabu (10/6/2026).

Imron menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MD3, MKD menjalankan fungsi melalui dua mekanisme, yakni pencegahan dan pengawasan serta penindakan. Salah satu bentuk pencegahan dilakukan melalui sosialisasi dan kerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk kepolisian.

Menurutnya, hingga saat ini MKD DPR periode 2024–2029 telah menerima 67 pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik anggota DPR RI. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas tersebut, MKD juga telah menjalin komunikasi dan melakukan kunjungan ke 33 Polres dan Polda di berbagai daerah.

Dalam pertemuan dengan Polresta Serang, kedua pihak membahas sejumlah isu penting, mulai dari sosialisasi tugas dan kewenangan MKD, penyamaan pemahaman terkait hak imunitas anggota DPR RI, hingga penguatan pengawasan terhadap penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Khusus bagi pimpinan dan anggota DPR.

Pejuang Politik Gerindra itu menegaskan bahwa TNKB Khusus bukan sekadar fasilitas keprotokolan, melainkan instrumen untuk meningkatkan akuntabilitas dan mempermudah pengawasan publik terhadap anggota DPR RI.

“Apabila terjadi dugaan pelanggaran hukum, TNKB Khusus dapat mempermudah proses identifikasi sehingga penegakan hukum dapat dilakukan secara tepat. Karena itu, hak keprotokolan yang diterima anggota DPR harus diiringi dengan tanggung jawab dan kinerja yang lebih baik kepada masyarakat,” tegasnya.