Investigasi Penembakan PMI di Malaysia Harus Adil dan Transparan

JAKARTA (29 Januari): Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi I DPR RI, Andina Thresia Narang, mendesak dilakukan investigasi transparan untuk menguak insiden penembakan pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia.

“Kami sangat prihatin dan sedih atas insiden ini. Pikiran dan doa kami bersama keluarga korban yang meninggal serta para korban yang masih dalam perawatan. Kami berharap proses penyelidikan dapat berjalan secara adil dan transparan,” ujar Andina dalam keterangan tertulis, Selasa (28/1/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah itu mengapresiasi respons cepat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) yang telah mengirimkan nota diplomatik kepada Pemerintah Malaysia.

Nota tersebut, lanjutnya, menuntut investigasi menyeluruh serta menyoroti dugaan excessive use of force oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM).

“Kami mendukung penuh langkah Kemlu dalam berkomunikasi dengan Pemerintah Malaysia. Investigasi harus dilakukan dengan transparan agar hak-hak korban dan keluarganya dapat dipenuhi,” tegasnya.

Andina berpandangan peristiwa penembakan PMI sebagai momentum penting untuk memperkuat sistem perlindungan PMI di luar negeri. Maka, ia mendorong adanya mekanisme bilateral yang lebih ketat antara Indonesia dan Malaysia guna mencegah kejadian serupa di masa depan.

“Setiap pekerja migran adalah aset berharga bagi bangsa ini. Mereka pantas mendapatkan perlindungan maksimal. Kami berharap ada pertemuan yang serius antara kedua pemerintah untuk merumuskan langkah konkret demi keselamatan PMI,” ungkap dia.

Ia berkomitmen akan terus mengawal perkembangan kasus itu, termasuk memastikan akses layanan kesehatan dan bantuan hukum bagi para korban.

“Kami di Komisi I DPR RI akan terus memantau kasus ini dan siap mengawal agar hak-hak korban benar-benar dipenuhi. Ini bukan hanya soal keadilan bagi korban, tetapi juga memastikan keamanan bagi semua PMI di luar negeri,” tegasnya.

Menurutnya, perlunya kerja sama antara eksekutif dan legislatif dalam memperkuat kebijakan perlindungan PMI. Insiden tersebut harus menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk lebih serius dalam menegakkan hak asasi manusia bagi pekerja migran Indonesia.

“Solidaritas antara pemerintah dan parlemen sangat penting dalam menghadapi tantangan ini. Kita harus memastikan tidak ada lagi PMI yang menjadi korban kekerasan di negara lain,” pungkasnya.

(mediaindonesia.com/safa/*)