Kawendra: Holding IDSurvey Perkuat Tata Kelola BUMN dan Cegah Kebocoran

Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menilai pembentukan Holding BUMN Jasa Survei, PT Inspeksi Sertifikasi dan Survey Indonesia (IDSurvey), merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat tata kelola badan usaha milik negara (BUMN), meningkatkan efisiensi, serta mencegah potensi kebocoran. Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong transformasi BUMN yang lebih profesional, sehat, dan berdaya saing.

Hal itu disampaikan Kawendra dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama IDSurvey beserta jajaran subholding, Kamis (25/6/2026).

Dalam rapat tersebut, Kawendra menanggapi pandangan Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Mufti Aimah Nurul Anam, yang menilai keberadaan IDSurvey belum memberikan dampak yang dirasakan secara nyata. Menurut Kawendra, pembentukan holding justru merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola perusahaan negara melalui konsolidasi yang lebih efektif.

“Saya ingin membantah soal ketidakdisiplinan pemerintah dalam IDSurvey. Justru ini adalah bentuk bagaimana pemerintah ingin mencegah kebocoran dengan cara mendirikan holding yang memang sehat di bawahnya. Mereka memastikan efisiensi itu dilakukan dan kebocoran itu ditiadakan,” ujar Kawendra.

Legislator Gerindra itu menjelaskan, pembentukan holding BUMN tidak sekadar menggabungkan perusahaan, tetapi menjadi bagian dari transformasi untuk menciptakan entitas yang lebih kuat, efisien, dan mampu bersaing ditingkat global.

“Apalagi dengan adanya DSI, di sana banyak sektor yang bisa dilakukan penetrasi. Justru ini adalah hal yang selaras dengan kesepakatan kita mengurangi keseluruhan ribuan perusahaan menjadi sekian ratus perusahaan saja, tapi bukan berarti meniadakan yang memang harus diperkuat,” lanjutnya.

Kawendra berharap keberadaan IDSurvey dapat memperkuat tata kelola BUMN sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional melalui peningkatan efisiensi, kualitas layanan, dan daya saing perusahaan negara.

“Rasanya ini sudah langkah yang tepat,” pungkasnya.