Connect with us

Politik

Kementerian Investasi Diminta Fokus pada Target Pertumbuhan Ekonomi 8%

Published

on

JAKARTA (3 Desember): Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk fokus pada paya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Kita berharap banyak dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM fokus karena untuk tumbuh 8 persen itu sangat tidak mudah,” ujar Sugeng saat rapat kerja Komisi XII DPR dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII (Banyumas dan Cilacap) itu mengungkapkan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi perlu memerhatikan target investasi akumulasi per tahun mencapai Rp3.000 triliun. Termasuk target akumulatif investasi hingga 2029 bisa menyentuh Rp13.000 triliun jika ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.

Per tahun kurang lebih akumulatif perlu investasi Rp3.000 triliun, akumulatifnya sampai 2029 kurang lebih Rp13.000 triliun. Kalau mau tumbuh 8 persen,” ungkap Sugeng.

Sugeng menegaskan, dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi 8% juga perlu mempertimbangkan dampak yang akan terjadi jika target pertumbuhan gagal dicapai. Terlebih dalam perkembangan terakhir, tren pertumbuhan justru mengalami penurunan.

Kalau tidak tumbuh 8 persen kita akan kena apa yang disebut income debt. Kita terjebak dan agak mengkhawatirkan. Dalam kuartal terakhir pertumbuhan ekonomi kita terus turun, sekarang di angka 4.9, dari 5.2 di periode lalu,” tegas Sugeng.

Untuk itu, Sugeng meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk memastikan Indonesia tak sekadar mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. Tetapi juga mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdampak positif bagi masyarakat.

Nah ini menjadi perhatian kita. Enggak perlu menyalahkan siapa, justru start dari sekarang kita nanti akan cermati semuanya, sehingga pertumbuhan betul-betul pertumbuhan yang berkualitas, menyerap tenaga kerja, menjadi pertumbuhan ekonomi yang baik,” tandas Sugeng.

(safa/*)

Advertisement
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...