Khilmi Sidak Gudang Bulog Lamongan, Pastikan Stok Beras Aman

Kapoksi Gerindra Komisi VI DPR RI, H Khilmi, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gudang Perum Bulog di Lamongan, Kamis (30/4/2026), guna memastikan ketersediaan stok beras serta kualitas komoditas pangan tetap aman bagi masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, H Khilmi menegaskan bahwa pengawasan langsung ke lapangan merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI untuk memastikan ketahanan pangan daerah tetap terjaga, khususnya terkait kecukupan stok, kelancaran distribusi, serta ketepatan sasaran penyaluran beras kepada masyarakat.

“Sidak ini merupakan bentuk pengawasan aktif agar distribusi beras berjalan lancar dan tepat sasaran,” ujar legislator asal Gresik tersebut.

Selama sidak berlangsung, H Khilmi memeriksa secara langsung kondisi fisik gudang, kualitas beras yang tersimpan, hingga kesiapan komoditas pangan lainnya sebagai bagian dari cadangan pangan pemerintah.

Pejuang Politik Gerindra itu juga menegaskan kepada Pemimpin Cabang Perum Bulog Kantor Cabang Bojonegoro, Umar Said, bahwa Bulog tidak hanya bertanggung jawab menjaga kuantitas stok, tetapi juga kualitas beras yang disalurkan melalui program bantuan pangan maupun skema Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

“Kita ingin memastikan cadangan pangan pemerintah (CPP) dikelola dengan standar yang baik dan stoknya mencukupi untuk masyarakat, sehingga tidak ada kekhawatiran di tengah masyarakat,” tegasnya.

Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, stok beras di Gudang Bulog Babat Lamongan yang mencakup wilayah kerja Kabupaten Lamongan, Bojonegoro, dan Tuban dipastikan berada dalam kondisi stabil. Bahkan, volume cadangan yang tersedia disebut lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut H Khilmi, kondisi tersebut menjadi sinyal positif di tengah dinamika harga dan pasokan pangan yang kerap mengalami fluktuasi. Karena itu, ia mendorong agar sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bulog terus diperkuat guna menjaga kesinambungan distribusi pangan di daerah.

Peninjauan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memastikan kebijakan ketahanan pangan nasional dapat diimplementasikan secara optimal hingga ke tingkat daerah, khususnya di wilayah Gresik dan Lamongan, Jawa Timur.