Connect with us

Politik

Legislator NasDem Desak Kementerian Imigrasi-Pas Investigasi Tahanan Kabur di Lapas Salemba

Published

on

JAKARTA (13 November ): Anggota Komisi XIII DPR RI dari Partai Partai NasDem, Muslim Ayub, mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imigrasi-Pas) melakukan audit investigatif imbas tahanan kabur dari Lapas Salemba, Jakarta Pusat.

Perlu dilakukan audit investigatif atas kejadian ini, jika diperlukan kita akan memanggil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk melakukan langkah-langkah strategis, terutama audit investigatif di Rutan Salemba,” ujar Muslim dalam keterangannya, Rabu (13/11).

Muslin mengkhawatirkan, jangan-jangan sudah ada bangunan yang dibongkar untuk pelarian napi lainnya.

Legislator NasDem dari Dapil Aceh I (Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Simeulue, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya,  Gayo Lues, Aceh Jaya, Nagan Raya, Pidie Jaya, Kota Banda Aceh,  Kota Sabang, dan Kota Subulussalam) itu menjelaskan kondisi objektif lapas dan rutan mengalami penuh sesak atau overcrowded sehingga tak optimal dalam menjalankan fungsinya.

Kondisi lapas atau rutan yang mengalami overcrowded membuat pelaksanaan standar minimum dalam pembinaan, pengamanan, pelayanan, dan keselamatan tidak berjalan sebagaimana mestinya,” ungkap Muslim.

Ia juga menyoroti ketidakberimbangan rasio jumlah petugas pengamanan lapas dan rutan dengan jumlah tahanan.

Bayangkan saja jika rasio jumlah petugas pengamanan rutan atau lapas dan jumlah tahanan sebesar 1:60, bagaimana mungkin petugas pengamanan bisa memantau apa yang terjadi di dalam ruang tahanan? Apakah sudah ada lantai yang dilubangi, besi yang sudah digergaji atau kondisi lain sebagai persiapan mereka melarikan diri,” terangnya.

Di sisi lain, Muslim juga menaruh perhatian pada ketersediaan anggaran Kementerian Imigrasi-Pas dan pola rekrutmen sehingga dapat menginventarisasi sejumlah masalah yang mengemuka.

Advertisement

Sebagai mitra Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kita akan cek apakah ada anggaran yang kurang atau pembatasan rekrutmen pegawai untuk pegawai rutan dan lapas di kementerian terkait,” tegas Muslim.

Muslim mengusulkan adanya solusi jangka panjang seperti pembangunan lapas baru, penataan, dan perbaikan sistem manajemen internal lapas.

Pembangunan lapas baru dan perbaikan sistem manajemen internal lapas harus segera diimplementasikan untuk mengoptimalkan pengelolaan narapidana dan menjamin lingkungan yang lebih aman serta kondusif bagi pembinaan,” tandas Muslim.

(suhail/safa/*)

Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri
Politik7 bulan ago

Penuhi Kebutuhan Operasional Kopdes, Kaisar Abu Hanifah: Indonesia Mampu Produksi Otomotif Dalam Negeri

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti rencana pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000...

Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan! Modus Hindari Pembayaran THR, Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!
Politik7 bulan ago

Modus Hindari Pembayaran THR, Zainul Munasichin: Jangan Ada Pemecatan Karyawan di Bulan Ramadan!

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, merespons komitmen PT Karunia Alam Segar sebagai produsen Mie Sedaap di Gresik, Jawa Timur,...

Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer Terkait Polemik Paspor Asing
Politik7 bulan ago

Terkait Polemik Paspor Asing, Yanuar Arif Minta Klarifikasi Influencer

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti polemik yang melibatkan influencer Dwi Sasetyaningtyas setelah pernyataannya terkait kebanggaan memiliki...

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim
Politik7 bulan ago

Muhammad Nur Purnamasidi Soroti Masih Adanya Paradoks Pembangunan Kepemudaan di Jatim

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti masih adanya paradoks dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Jawa Timur. Meskipun...

Darori Wonodipuro Darori Wonodipuro
Politik7 bulan ago

Darori Wonodipuro Dorong RUU Komoditas Strategis Selaras Aturan Perdagangan Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang selaras dengan aturan perdagangan internasional...

Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong
Politik7 bulan ago

Lestari Moerdijat: Kolaborasi Pemuda Terdidik dan Komunitas Akar Rumput Perlu Didorong

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kolaborasi antara pemuda terdidik dan komunitas penggerak akar rumput, sebagai upaya...

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
Politik7 bulan ago

Komarudin Watubun Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus)...

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa
Politik7 bulan ago

Program Pemberdayaan Harus Beri Ruang bagi Pemuda Berprestasi Nonmahasiswa

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar kebijakan dan program kepemudaan tidak hanya berfokus pada kalangan mahasiswa,...

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara
Politik7 bulan ago

Taufan Pawe: Perbatasan Papua Harus Jadi Wajah Terdepan Kehadiran Negara

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar...

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang
Politik7 bulan ago

Misbakhun: Evaluasi Kinerja 2025 Penting agar Tekanan Fiskal Tak Terulang

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penerimaan negara tahun 2025 sebagai pijakan kebijakan fiskal di tahun...