Legislator NasDem Dukung Pembangunan Asrama Haji Embarkasi Padang

PADANG (27 Februari): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni, mendukung keberlanjutan pembangunan asrama haji embarkasi Padang untuk menunjang penyelenggaraan ibadah haji 2025.

“Intinya, dari paparan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kanwil Kemenag Sumatera Barat, kami dari Komisi VIII mendukung penuh kelanjutan pembangunan asrama haji embarkasi Padang dengan biaya Rp143 miliar,” ujar Lisda saat memimpin kunjungan kerja Komisi VIII DPR ke Padang, Sumatera Barat, Kamis (27/2/2025).

Terutama, asrama haji embarkasi Padang dapat dimanfaatkan calon jemaah haji asal Sumatra untuk memberikan pelayanan terbaik dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

“Menurut kami, kalau bisa ditambah lagi, sehingga kawasan asrama haji dengan lokasi seluas ini betul-betul dapat dimanfaatkan dan memberikan pelayanan terbaik, khususnya jemaah asal Pulau Sumatra,” ungkap Lisda.

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat I (Kabupaten Dhamasraya, Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Sawahlunto/Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar, Kota Padang, Padang Panjang, Sawahlunto, dan Solok) itu mengungkapkan, penyelenggaraan ibadah haji 2025 relatif telah dipersiapkan secara optimal.

Namun, Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji diharapkan tetap melakukan mitigasi risiko dan antisipasi agar seluruh persiapan dapat sesuai dengan perencanaan.

“Persiapan tahun ini sudah cukup baik, tetapi kita tidak boleh lengah. Harus ada langkah antisipatif agar seluruh proses berjalan lancar tanpa kendala,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menyoroti skema pergantian calon jemaah haji yang gagal berangkat. Diperlukan kajian mendalam dan komprehensif untuk mengurai permasalahan agar mendapatkan solusi terbaik bagi penyelenggaraan ibadah haji.

“Kita harus memastikan bahwa sistem berjalan dengan baik dan tidak merugikan calon jemaah yang telah menunggu bertahun-tahun untuk menunaikan ibadah haji. Jika ada jemaah yang batal berangkat, penggantinya harus segera ditetapkan agar tidak ada yang dirugikan,” pungkasnya.

(Bee/Safa/*)