Legislator NasDem Usulkan Land Amnesty untuk Tertibkan Lahan Ilegal

JAKARTA (30 Desember): Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengusulkan revisi aturan pertanahan dan memberikan land amnesty untuk menertibkan jutaan hektare lahan yang selama ini dimanfaatkan, namun tidak memiliki hak guna usaha (HGU).

“Kalau Komisi XI memperkenalkan tax amnesty, Komisi II akan memperkenalkan land amnesty,” ujar Rifqi dalam konferensi pers Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/12).

Rifqi menegaskan, land amnesty akan mendorong pemilik lahan ilegal untuk mendaftarkan lahannya agar memiliki sertifikat, sehingga menjadi objek wajib pajak dan dapat menambah pendapatan negara.

“Apa itu land amnesty? Mereka yang sudah menikmati tanah berpuluh-puluh tahun tetapi tidak mau mendaftarkannya, tidak mau melegalisasi tanah tersebut. Tanah yang tidak dilegalisasi berarti enggak bayar pajak,” tandasnya.

Legislator Partai NasDem itu menekankan, mereka yang menggunakan tanah secara ilegal akan diberi waktu enam bulan hingga satu tahun untuk melegalisasinya.

“Kita tidak pedulikan masa lalunya, kita tetap masa depan, biar mereka dengan sadar diri mendaftarkan tanah kepada negara. Tetapi jika tidak bisa, kita berikan kesempatan negara mengambil alihnya untuk kepentingan nasional,” tegasnya.

Lebih lanjut Rifqi meminta Menteri ATR/BPN Nusron Wahid untuk membereskan persoalan hukum pertanahan dan tata ruang di Tanah Air. Banyak persoalan seperti mafia tanah, penyerobotan lahan tanpa hak, dan tumpang tindih sertifikat.

“Ini sudah melewati batas, rakyat hanya menjadi penonton, negara dirugikan setiap hari. Salah satu kasus yang pernah kami sampaikan di Komisi II adalah perkebunan sawit yang tidak memiliki legalitas hak. Ada lebih dari tiga juta hektare kebun sawit di republik ini yang ditanam, dinikmati, menghasilkan secara ekonomi tetapi tidak memiliki HGU,” ujarnya.

Komisi II DPR, lanjut Rifqi, berkomitmen mendukung visi Presiden Prabowo Subianto untuk menegakkan hukum pertanahan dan tata ruang untuk meningkatkan penerimaan negara.

“Ini tentu tidak mudah karena yang nanam ini bukan rakyat biasa. Ini pembesar-pembesar dan penggede-penggede. Kita tidak mencari kesalahan satu persatu, kita ingin menghimbau siapapun elemen bangsa ini, mari kita berikan sumbangsih terbaik kepada bangsa dan negara,” pungkasnya.

(yudis/*)